Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, penyelenggara pemilu dituntut untuk memahani etika dalam menggunakan media digital. Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah Paulus Widiyantoro,  Rabu (3/11/2021), mengatakan saat ini di Indonesia terdapat tren kenaikan jumlah pengguna internet, mobile phone juga media sosial. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Rabu Ingin Tau (RIT) dengan tema Netiquette Penyelenggara Pemilu yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah. Menyikapi tren demikian sangat penting untuk dipahami terkait etika digital. “Yaitu kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital atau netiquette saat berselancar di dunia digital atau control diri dalam menggunakan media digital,” jelasnya. Satu kutipan menarik disampaikan Paulus tentang kontrol diri dalam sosial media. “When you drop, do nothing. Ketika kita berada dalam kondisi emosi yang tidak baik, maka kontrol kita menjadi berkurang, yang bisa saja berakibat kita memberikan komentar yang secara etika melanggar,” ujarnya. Hal-hal lain yang menjadi bahasan materi yakni indikator etika digital, urgensi penerapan, tantangan etis bermedia digital, misinformasi, disinformasi, hoax, serta nilai-nilai etika digital. “Bahwa hidup kita akan semakin akrab dengan dunia digital, perubahan dalam komunikasi tentu membawa konsekuensi, maka sebagai penyelenggara pemilu, kita harus meningkatkan etika dalam bermedia sosial, jangan sampai kemudian kita termakan oleh kemajuan tehnologi. Tetapi ini kita manfaatkan untuk kemudahan kerja-kerja kita,” kata Paulus mengakhiri paparannya.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang telah menetapkan 92.504 pemilih di Kota Magelang periode Oktober 2021, terdiri dari 44.414 pemilih laki-laki dan 48.090 pemilih perempuan. Rekapitulasi tersebut ditetapkan dalam rapat pleno yang dihadiri Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang pada Jumat (29/10/2021). Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan Oktober mengalami penurunan 598 pemilih dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, SMK/SMA se-Kota Magelang serta hasil pencermatan atas masukan dan tanggapan, terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal sebanyak 372 pemilih dan pindah domisili sebanyak 247 pemilih. Terdapat pula jumlah pemilih baru sebanyak 21 orang. Sebelumnya pada rekapitulasi bulan September, DPB berjumlah 93.102 pemilih, terdiri dari 44.683 pemilih laki-laki dan 48.419 pemilih perempuan. Sebagaimana diketahui, mengacu pada Surat Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 bahwa KPU melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di setiap bulan. Adapun rapat koordinasi dengan pihak terkait dilakukan setiap triwulan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Memasuki hari kedua “Rakornas PPID dan Workshop Kehumasan KPU seluruh Indonesia Tahun 2021”, peserta Rakornas kembali mendapatkan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi SDM kehumasan. Pada kesempatan kali ini hadir 3 orang narasumber yaitu Antony Lee (wartawan senior kepemiluan Kompas), Imam Sukamto (wartawan senior Tempo) dan Ayu Putriningtyas (public speaker/ jurnalis/ TV Anchor). Dalam paparannya, Antony Lee menyampaikan bahwa apapun bisa menjadi obyek cerita ataupun berita. “Banyak hal di KPU yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber berita seperti data, logistik, proses regulasi dan masih banyak lagi,” ujarnya. Menurut Antony, dalam menulis  perlu memperhatikan prinsip KISS (keep it short and simple). Selanjutnya, Imam Sukamto dalam sesi selanjutnya menjelaskan materi fotografi jurnalistik. Ia mengatakan untuk menghasilkan foto yang baik, fotografer harus sigap dan siap dengan segala kondisi untuk mendapatkan objek foto dan bisa menemukan sisi menariknya. “Semua orang bisa memotret tapi tidak semua menghasilkan gambar yang baik, tergantung pribadi dan jam terbang,” tambah Imam. Menutup rakornas di hari ke-2, Putri Ayuningtyas berbagi pengetahuan dan pengalaman soal bagaimana komunikasi publik bisa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa komunikasi akan menjadi sulit ketika pesan tercampur dengan asumsi. “Musuh utama komunikasi adalah asumsi,” ujar Putri. Menurutnya, sebagai penyelenggara pemilu, KPU dekat  dengan situasi krisis, khususnya yang berhubungan dengan publik. Beredarnya berita yang tidak benar seputar informasi kepemiluan adalah salah satu bentuk situasi krisis yang harus direspons dengan cepat, efetif dan terukur oleh KPU. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rakornas yang digelar KPU RI secara luring dan daring tersebut berlangsung selama tiga hari, 27-29 Oktober 2021 di Sentul Bogor. Adapun peserta daring dari KPU daerah meliputi pembina PPID, atasan  PPID, operator PPID, operator website dan media sosial.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) kehumasan Komisi Pemiihan Umum (KPU) tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sesuai aturan yang ada, namun juga harus mampu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Demikian disampaikan Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI Cahyo Ariawan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPID KPU dan Workshop Kehumasan Tahun 2021 yang digelar KPU RI, Rabu (27/10/2021) di Hotel Sentul Bogor. Cahyo menuturkan pesatnya perkembangan teknologi informasi serta luasnya akses masyarakat terhadap informasi menyebabkan adanya perubahan cara memperoleh informasi. KPU dituntut untuk dapat menghadapi tantangan tersebut. “Pelaksanaan workshop sebagai bentuk peningkatan dan penguatan SDM kehumasan, penguatan PPID dan peningkatan kompetensi personal kehumasan,” tuturnya. Senada, Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyoroti terkait asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, semangat transparansi di KPU bukan hanya harus menjadi mindset berfikir para penyeleanggara pemilu, melainkan juga harus tercermin dalam kelembagaan. “Humas menjadi garda terdepan penyampaian informasi sekaligus berperan membangun kontra narasi jika ada informasi-informasi yang tidak benar terkait penyelenggaraan pemilu dan kebijakan KPU,” tegas Pramono. Sebelumnya, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan selain upaya pelayanan, KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kualitas pelayanan, di antaranya melalui survei. Hasil survei kepuasan layanan permohonan informasi periode Januari hingga September 2021, sebanyak 83.0%  pemohon menyatakan puas. Kegiatan rakornas berlangsung selama tiga hari, 27-29 Oktober 2021 secara luring dan daring. Selain KPU RI, acara tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi, Facebook Indonesia, Kompas, Tempo, public speaker/jurnalis TV, dan Indonesia Parliamentary Center. Adapun peserta daring dari KPU daerah meliputi pembina PPID, atasan  PPID, operator PPID, operator website dan media sosial.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang menggandeng partai politik (parpol) untuk hadir dalam Talkshow Jumpa Kita mulai Selasa 26 Oktober 2021. Hal ini untuk mendekatkan parpol, khususnya peserta pemilu 2019 kepada masyarakat Kota Magelang. Anggota KPU Kota Magelang Divisi Sosdiklih Parmas, dan SDM Ig. Bambang Sarwodiono, Senin (25/10/2021), mengatakan talkshow tersebut bertujuan menyampaikan keberadaan organisasi, visi dan misi dan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang maupun akan dilaksanakan parpol. Tentunya agar masyarakat dapat lebih yakin dalam menentukan parpol pilihannya kelak saat pemilu maupun pemilihan digelar, lanjut Bambang. Di luar itu, ia berharap dengan adanya talkshow Jumpa Kita, meskipun pemilu dan pemilihan serentak masih jauh, masyarakat Kota Magelang dapat terinformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan KPU menyongsong perhelatan akbar 2024. “KPU Kota Magelang juga terus memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat menyadari peran penting parpol sebagai media penghimpun dan penyalur aspirasi ke pemerintah. Sehingga keberadaannya tidak dipandang sebelah mata,” kata Bambang. Adapun Jumpa Kita episode ini tayang di YouTube KPU Kota Magelang dengan jadwal rutin setiap pekan di hari Selasa pukul 14.00 WIB. Sebelumnya telah dilakukan koordinasi secara tatap muka dengan mengundang perwakilan parpol untuk memperoleh kesepakatan dan membahas teknis pelaksanaan acara.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang menggelar webinar dengan tema “Memperkokoh Demokrasi Lokal dalam Kerangka Literasi Elektoral”, Kamis (21/10/2021). Webinar ini merupakan webinar keempat yang digelar KPU Kota Magelang sejak September lalu. Kali ini diikuti lebih dari 200 peserta melalui zoom meeting dan live streaming kanal Youtube KPU Kota Magelang. Webinar menghadirkan narasumber Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs. Joko Budiyono, M.M. dan Dosen Fisipol UGM Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. dengan moderator Sekretaris KPU Kota Magelang Ira Wahyu CK, S.Sos., M.M. Acara dibuka dengan pengantar Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron yang menyampaikan secara singkat informasi gambaran kontestasi elektoral di Kota Magelang pasca reformasi hingga pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dalam paparannya, narasumber Joko Budiyono menjelaskan kebijakan strategis pemerintah daerah dalam upaya mensukseskan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Joko menyampaikan sejumlah kebijakan umum Pemerintah Kota Magelang dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, kebijakan anggaran serta program dan kegiatan untuk mendukung pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Sementara Sosiolog Arie Sujito menjelaskan secara komprehensif mengenai pendidikan politik demokrasi untuk rakyat. Arie memaparkan capaian demokrasi di Indonesia saat ini telah menghasilkan banyak hal, di antaranya penguatan partisipasi, desentralisasi kekuasaan, layanan hak-hak warga, governance reform dan redistribusi resources dengan orientasi pemerataan. Ia mengingatkan di era politik modern saat ini, terdapat gejala yang perlu diantisipasi dimana gejala instrumentalisasi informasi sering dijadikan sebagai ladang perselisihan dan menebalnya hate speech dan produksi serta reproduksi hoax. “Kita harus kritis, saling mengingatkan dengan cara kreatif lalu punya inisiatif memaknai manfaat pemilu. Pemilu itu salah satu ukuran dalam demokrasi maka pemilu yang berkualitas pasti berkorelasi positif pada demokrasi yang berkualitas, ” pungkasnya.