Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan, Potensi Sengketa, dan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilu/Pemilihan, Kamis (24/03/22), secara daring yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini fokus pada sharing session penyelesaian sengketa hukum pemilihan yang terjadi di Kabupaten Yalimo, dengan menghadirkan narasumber Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua Zandra Mambrazar dan Ketua KPU Kabupaten Yalimo Yehemia Walianggen sebagai narasumber.  Yehemia menyatakan dinamika politik di Yalimo pada pelaksanaan Pilkada Serentak berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan.  Pada Pilkada serentak 2020, di wilayah itu terjadi 2 kali Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hingga pada tanggal 10 Maret 2022, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan akhir, dan KPU Kabupaten Yalimo akihirnya menetapkan paslon terpilih pada 14 maret 2022. Sementara Zandra Mambrazar menyampaikan ada enam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Yalimo Tahun 2020.  Ia mengatakan, pilkada Yalimo tidak akan terlaksana tanpa adanya sinergitas antara penyelenggara pemilu dan dukungan  stakeholder terkait. “Pilkada Yalimo memberikan pesan dan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa menjunjung tinggi visi misi KPU, menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil,” tuturnya. Kegiatan rakor ini diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Magelang, Kasubbag Hukum dan Pengawasan serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pada Sekretariat KPU Kota Magelang.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kota Magelang menggelar pendidikan pemilih kepada masyarakat di wilayah partisipasi rendah. Kegiatan dengan tema  "Temu Warga - Yuk Tingkatkan Partisipasi, Sambut Pemilu 2024" ini dilaksanakan sejak Kamis (17/3/2022) hingga Minggu (27/3/2022). Ada 12 kegiatan pendidikan pemilih di 12 RW pada enam kelurahan di tiga kecamatan. Sasarannya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat. Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Magelang Ig. Bambang Sarwodiono, Sabtu (20/3/2022) , menjelaskan tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Ia mengingatkan agar setiap pemilih bijak menggunakan hak pilihnya. Sementara Purwanti Juli Wardani selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberikan gambaran kegiatan pemutakhiran data pemilih dan sejauh apa peran penting masyarakat untuk turut mengawal tahapan tersebut. Keduanya hadir sebagai narasumber pendidikan pemilih di RW 4 Kelurahan Rejowinangun Utara yang bertempat di kediaman Ketua RT 02 Ong Sioe Ming. Hadir sebanyak 25 orang peserta warga setempat. Salah satu warga, Andrianto Santoso, memberikan masukan agar surat pemberitahuan pemungutan suara di TPS disampaikan paling lambat H-3. Ia juga mendukung penggunaaan teknologi informasi dalam pemilu sebagai bentuk transparasi. Diskusi cukup hangat dalam forum tersebut antara lain juga membahas tentang badan ad hoc terutama syarat menjadi KPPS, validitas Daftar Pemilih Tetap, prosedur pindah memilih, dan layanan pemilih di TPS. Acara diakhiri dengan pemberian souvenir kepada 10 peserta yang partisipatif.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang menerima kunjungan kerja KPU Kabupaten Indramayu, Jumat (18/3/2022). Kunjungan dilaksanakan dalam rangka koordinasi persiapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni menyampaikan pihaknya butuh untuk banyak belajar, meniru dan jika mungkin mengaplikasikan inovasi juga kreasi dari KPU Kota Magelang dalam kegiatan baik tahapan maupun non tahapan. Selain ketua, hadir dalam kunjungan kerja tersebut seluruh anggota KPU Kabupaten Indramayu. Dalam diskusi dan dialog Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron berbagi pengalaman atas beberapa kegiatan yang merupakan kerjasama dengan Badan Kesbangpol Kota Magelang, seperti riset dan pendidikan pemilih. Sementara Anggota KPU Kota Magelang Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ig Bambang Sarwodiono memaparkan ragam jenis kreasi sosialisasi yang melatarbelakangi perolehan penghargaan kreasi sosialisasi dari KPU RI dalam tahapan pemilu 2019. Kedua belah pihak juga saling bertukar informasi terkait pengalaman penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Belajarlah demokrasi secara beradab. Ketidaksepahaman selayaknya untuk disampaikan dengan adab, baik secara langsung maupun di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMP N 8 Magelang Deni Kurniyawan dalam Talkshow KPU Kota Magelang bersama Radio Magelang, Rabu (16/3/2022) dengan judul Pendidikan Demokrasi untuk Kelompok Pra Pemilih. Dipandu host Ayu, Deni hadir bersama Anggota KPU Kota Magelang Sukorini Saddewi Tyastuti dan Guru Kesiswaan SMP N 8 Magelang Maulana Choirul Aziz. Sebelumnya ia mengungkapkan pembelajaran demokrasi akan lebih efektif jika dibarengi dengan hal-hal yang aplikatif, seperti pemilihan Ketua OSIS secara langsung. Deni berharap pengalaman praktik berdemokrasi tersebut turut membentuk karakter pemilih yang cerdas dan bijak. Di tengah talkshow, Deni dan Aziz berbagi pengalaman atas pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS SMP N 8 Magelang yang belum lama ini dilaksanakan. Aziz mengungkapkan, untuk menambah antusiasme siswa, pihak kesiswaan mengemas acara semenarik mungkin. Antara lain dengan membuat pohon demokrasi sebagai media menempelkan tinta, media testimoni dan photo booth. Menutup acara, Sukorini mengimbau kepada generasi muda pra pemilih untuk terbuka belajar demokrasi. “Marilah mulai saat ini belajar menjadi pemilih yang cerdas sehingga nanti bisa memilih pemimpin yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan JDIH KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah Tahun 2022 secara daring, Rabu (16/03/2022). Rapat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini dipandu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha. Muslim menyampaikan bahwa dengan terbitnya Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas pengelolaan JDIH.  Pada kesempatan ini dipaparkan pula hasil evaluasi atas pengelolaan konten media sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah di awal tahun 2022.  Dalam kesimpulannya, Muslim menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) aspek kebutuhan dalam upaya meningkatkan pengelolaan JDIH. Aspek pertama yakni penguatan kapasitas pengelola dan kajian keputusan terbaru, kedua penyesuaian Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola JDIH pasca restrukturisasi organisasi sesuai SOTK terbaru. Aspek selanjutnya yaitu peningkatan kuantitas rapat internal atau rapat tim pengelola JDIH untuk fokus membahas rencana kerja dan evaluasi kinerja pengelolaan JDIH. Aspek keempat adalah fokus pengembangan JDIH melalui media sosial resmi JDIH ditinjau dari sisi kuantitas, kualitas dan konsisten pengunggahan. Adapun aspek kelima yaitu konektivitas antar pengelola JDIH satker KPU se Jawa Tengah dan sinergitas support antar pengelola pada unggahan dokumen dan informasi hukum pada website maupun media sosial resmi. Aspek terakhir yakni sarana dan prasarana pendukung pengelolaan JDIH. Rapat koordinasi diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan,  Kasubag Hukum dan SDM, dan staf pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Banyumas, Senin (14/3/2022). Kunjungan dilaksanakan dalam rangka koordinasi berkaitan dengan penguatan layanan informasi publik dan pendidikan pemilih menjelang  pemilu serentak tahun 2024. Dalam sambutannya Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Banyumas Suharso Agung Basuki mewakil Ketua KPU Banyumas mengatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat sebagai sarana tukar informasi. Ia berharap pihaknya dapat melakukan kunjungan balasan ke KPU Kota Magelang. Pemaparan mengenai kelas pemilu disampaikan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Banyumas Yasum Surya Mentari. “Kelas pemilu berawal adanya mahasiswa magang kemudian berkembang menjadi kelas pemilu,“ ujar Yasum. “Ada dua kelas pemilu yaitu kelas regular selama satu bulan dan kelas magang atau kelas Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) selama satu semester,” lanjutnya. Berkaitan dengan open data, dijelaskan Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Banyumas Khasis Mujinandarm, bahwa pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan open data. Adapun hal menarik lainnya yang menjadi bahan diskusi yakni tentang pemanfaatan media sosial sebagai salah satu sarana informasi dan penerbitan buletin Derap KPU.