Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id KPU Kota Magelang telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Agustus melalui rapat pleno pada Selasa (31/8/2021). Dalam rapat tersebut ditetapkan jumlah data pemilih bulan Agustus sebanyak 92.926, terdiri dari 44.599 pemilih laki-laki dan 48.327 pemilih perempuan. DPB Agustus mengalami penurunan 169 pemilih dibanding bulan sebelumnya. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kota Magelang dan Dispendukcapil Kota Magelang serta hasil pencermatan atas masukkan dan tanggapan, terdapat pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 169 orang. Jumlah ini meliputi 147 pemilih meninggal dunia dan pindah domisili ke luar kota sebanyak 22 orang. Pada rekapitulasi bulan Juli data DPB berjumlah 93.095 pemilih, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 44.677 orang dan pemilih perempuan sebanyak 48.418 orang. Anggota KPU Kota Magelang Divisi Perencanaan Data dan Informasi Purwanti Juli Wardani menjelaskan ketidaklengkapan elemen data masih menjadi permasalahan pokok dalam kegiatan ini. “KPU harus mampu menyajikan data pemilih yang valid dan termutakhir, baik kuantitas maupun kualitasnya,” kata Purwanti. Sebagaimana diketahui, mengacu kepada Surat Ketua KPU RI  Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 bahwa KPU melakukan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di setiap bulan. Sementara rapat koordinasi dengan pihak terkait dilakukan setiap triwulan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Persiapan Keikutsertaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perempuan bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota Seluruh Indonesia secara daring, Jumat (27/08/2021). Rapat digelar KPU RI bersama Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan jumlah perempuan untuk mendaftar menjadi anggota KPU RI pada seleksi Periode 2022 – 2027 mendatang. Sekaligus sebagai affirmative action, agar lebih banyak perempuan yang tertarik untuk mengikuti seleksi anggota KPU, sebagaimana disampaikan anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Namun demikian, menurut Arief Budiman kegiatan semacam ini tidak hanya terkait pelaksanaan seleksi semata melainkan juga diharapkan mampu mendorong kaum perempuan  di lingkungan KPU untuk meningkatkan kapasitasnya. Ia berharap kuota perempuan sebagai perwujudan perwakilan perempuan bisa terpenuhi. Satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai Anggota KPU RI saat ini, Evi Novita Ginting pun menceritakan pengalamannya dalam mengikuti pelatihan. Ia merasakan manfaat hingga dapat menduduki jabatan seperti sekarang. Selanjutnya, Aditya Perdana dari Puskapol UI, sebagai narasumber menyampaikan tentang  pelatihan yang bertajuk Perempuan Memimpin 2021 .

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Diskusi Kajian Internal Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 secara daring, Jumat pagi (27/6/2021). Kajian ini merupakan tindak lanjut atas Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 448/PL.01.01-SD/33/Prov/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk menyusun konsep kajian terhadap rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 5 (lima) tim kajian KPU Kabupaten/Kota dengan materi objek kajian yang berbeda. KPU Kota Magelang tergabung dalam tim yang membahas mengenai tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu bersama KPU Kabupaten Cilacap, KPU Kabupaten Banjarnegara, KPU Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Klaten, KPU Kabupaten Tegal, dan KPU Kabupaten Pati. Adapun kegiatan virtual tersebut difasilitasi KPU Kabupaten tegal. Hasil kajian akan disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu bahan materi dalam Rapat Koordinasi KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Divisi Teknis dan Divisi Hukum KPU Kabupaten/Kota yang dijadwalkan pada 31 Agustus 2021 mendatang.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan Rabu Ingin Tau (RIT) secara daring yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (25/08/21). Dengan mengangkat tema Bedah Kasus Sengketa Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, RIT bertujuan memberikan pemahaman spesifik kepada KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atas kasus sengketa informasi publik yang pernah terjadi di KPU Kabupaten Tegal tahun 2019 lalu. Mengawali diskusi RIT episode 22 ini, narasumber Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tegal Ika Andreias Tuti memaparkan kembali pengalaman kronologi terjadinya sengketa informasi publik yang dialami KPU Kabupaten Tegal di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Sementara Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha mengingatkan agar sebagai lembaga publik KPU harus siap memberikan layanan permohonan informasi publik meski terdapat kendala dan batasan dalam pemenuhannya. Muslim menambahkan usulan solusi agar terhindar dari sengketa informasi publik, yakni perlunya inventarisir dokumen pemilu dan pemilihan untuk diusulkan kepada KPU RI agar ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Selain itu penting dilakukan updating dokumen terhadap jangka waktu atas informasi yang dikecualikan, serta perlu koordinasi aktif antara KPU dan Komisi Informasi secara berjenjang terkait informasi publik dan pengelolaannya. RIT juga menghadirkan anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Ermy Ardyanti dan Handoko.  Menurut Ermy, KPU perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghindari sengketa informasi publik, di antaranya kepatuhan terhadap aturan layanan informasi publik. Senada dengan Ermy, Handoko menekankan pentingnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, baik Peraturan KPU maupun Peraturan Komisi Informasi, sehingga sengketa informasi pemilu maupun pemilihan dapat dihindari. Diskusi RIT rutin digelar KPU Jateng setiap pekannya. Adapun RIT kali ini dihadiri ketua, anggota divisi hukum, anggota divisi teknis, sekretaris, kasubag hukum dan staf serta kasubag teknis dan staf.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Soft Launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Tahun 2021 secara daring, Jumat (20/8/2021). Acara ini mengangkat tema “Dari Desa untuk Indonesia” dengan moderator Aprilia Putri. Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam sambutannya menegaskan salah satu tugas pokok KPU adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada para stakeholder, yang tidak jarang juga menuai kritisi. “Hadap kritisi dengan bekerja yang maksimal,” ujarnya. Dijelaskan lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kualitas pemilihan dan kuantitas partisipasi masyarakat, KPU RI menginisiasi program ini untuk mendorong masyarakat agar mandiri, cerdas, bertanggung jawab serta memiliki kesadaran bernegara dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam pemilu dan pemilihan. Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan lokus di 34 provinsi, terbagi dalam tiga kategori daerah, yaitu daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, daerah rawan konflik dan daerah partisipasi masyarakat rendah. Seremonial launching dilanjutkan dengan webinar yang menghadirkan narasumber dari KPU RI, Perludem, UGM, Kemendagri serta Kemendesa. Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi kunci pendidikan pemilih di Indonesia, di antaranya membentuk masyarakat yang berbudaya dan demokratis. “Bahwa masyarakat mengunakan hak pilihnya bukan karena pengaruh uang atau barang yang diberikan,” ujarnya. Sementara Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menuturkan pendidikan pemilih menekankan pada kesiapan pemilih untuk dapat berpartisipasi penuh dalam pemilu, hubungan antara demokrasi dan pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. “Suara pemilih bisa menjadi senjata untuk memberikan reward ataupun punishment, itu yang perlu ditingkatkan,” kata Khoirunnisa.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Kondisi pandemi Covid-19 tidak mengurangi semangat dan komitmen jajaran KPU untuk update dan menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat. Anggota KPU RI Viryan mengingatkan agar seluruh jajaran KPU dapat melayani publik dengan kerja-kerja digital yang excellent Hal tersebut disampaikan dalam  Rapat Sosialisasi Lanjutan Penataan Website KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota  yang digelar KPU RI secara daring, Jumat (20/8/2021). Viryan menyampaikan agar KPU di daerah yang belum melakukan migrasi web template untuk segera memulai proses migrasi. Hal ini guna mendukung peningkatan kualitas organisasi dalam demokrasi elektoral dengan harapan menjelang pemilu berikutnya KPU sudah dalam posisi yang siap. Adapun sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memastikan KPU di daerah semakin memahami peran penting keberadaan website sebagai “kantor daring”, mengingat saat kondisi pandemi pekerjaan lebih banyak dilakukan secara digital. Sementara Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan di masa pandemi pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting karena itu perlu dijaga keamanannya. Perlu terus diupayakan perbaikan-perbaikan sistemnya agar updating informasi dapat terpublikasi dengan baik.