Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Sekretariat KPU Kota Magelang mengikuti Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 di halaman kantor, Selasa sore (12/4/2022).  Dalam rangka penguatan soliditas organisasi, apel dilaksanakan secara hybrid, yaitu offline pada masing-masing satker KPU di daerah yang dihubungkan secara online melalui link zoom KPU RI. Kegiatan dilanjutkan Serah Terima Jabatan Anggota KPU Periode 2017-2022 dan Anggota KPU Periode 2022-2027 yang diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Magelang secara daring di aula kantor. Sebagaimana diketahui Presiden RI Joko Widodo telah melantik Anggota KPU RI Periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (12/4/2022) pukul 13.35 WIB. Adapun nama-nama Anggota KPU masa jabatan 2022-2027 sebagai berikut: 1. Betty Epsilon Indroos 2. Hasyim Asy’ari 3. Mochammad Afifuddin 4. Parsadaan Harahap 5. Yulianto Sudrajat 6. Idham Holik 7. August Mellaz

kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 dan Tindak Lanjut Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 yang diadakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Jumat (8/4/2022). Kegiatan yang diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih. Hadir Ketua, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Operator Revisi. Penting bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk memahami karakter DIPA, mampu melakukan penggelolaan anggaran dengan berpegang pada output yang dihasilkan, demikian disampaikan Sri Lestariningsih dalam sambutannya. Kasubbag Program dan Anggaran KPU RI M. Kusdiono selaku narasumber di antaranya menyampaikan bahwa dalam pengelolaan anggaran yang baru menekankan kepada fungsi koordinasi secara hierarkis sehingga KPU Kabupaten/Kota perlu sering berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan agar tidak melakukan revisi anggaran sebelum berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Hal lain yang ditekankan yakni KPU RI telah mem-breakdown RAB yang telah diberikan kepada KPU Provinsi sebagai gambaran kegiatan dan bukan merupakan patokan anggaran. Sebelum menutup acara Sri Lestariningsih menambahkan bahwa KPU Jawa Tengah akan dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi anggaran dengan KPU Kabupaten/Kota.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang melakukan audiensi dengan Walikota Magelang dr. H Muchamad Nur Aziz, Sp.PD terkait Penyampaian RAB Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Walikota Magelang, Rabu pagi (6/4/2022). Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron didampingi Sekretaris Ira Wahyu CK menyampaikan paparan mengenai Usulan Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024. Menanggapi paparan, dr. Aziz berpesan agar penyelenggaraan pemilihan 2024 di Kota Magelang harus lebih baik lagi, utamanya mewujudkan pemilih cerdas yang menolak politik uang. Terkait hal itu, Ira Wahyu menuturkan KPU Kota Magelang akan berupaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Tentunya dengan dukungan dari pihak-pihak terkait, di antaranya pemerintah daerah, partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ia menambahkan pihaknya akan mencoba menyusun strategi pendidikan pemilih dengan melibatkan kader-kader di Kota Magelang serta menjalin kontrak politik dengan partai politik dan perwakilan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan menolak politik uang. Sementara Sekda Kota Magelang Joko Budiyono menyampaikan terkait usulan anggaran pemilihan akan dibahas terlebih dahulu melalui desk pilkada sebelum penandatangan NPHD. Selain sekda, hadir mendampingi walikota, beberapa pejabat Pemerintah Kota Magelang, yakni Kepala BPKAD, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas bagi 11 KPU Kabupaten/Kota Pilot Project di Jawa Tengah, Jumat (1/4/2022) di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022, KPU Kota Magelang terpilih menjadi salah satu satker yang ditunjuk sebagai pilot project implementasi pembangunan zona integritas di Jawa Tengah. Dalam rapat, Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah Eko Supriyono memaparkan enam komponen pengungkit yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pembangunan zona integritas Komponen tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Eko menambahkan target awal yang segera dilakukan adalah pencanangan zona integritas dengan mengundang stakeholder eksternal. Selanjutnya di bulan Mei 2022 akan ada penilaian zona integritas oleh Inspektorat KPU RI. “Maka seluruh bukti dukung harus terdokumentasikan dengan baik, karena penilaian didasarkan pada bukti dukung yang disajikan,” kata Eko. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kota Magelang Ira Wahyu CK menyampaikan, perlu disusun keseragaman pelaksanaan zona integritas bagi 11 KPU Kabupaten/Kota pilot project, diawali dengan penyusunan timeline dan rencana aksi. Selain sekretaris, hadir dalam rapat tersebut Ketua dan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Magelang.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebanyak 91.528 pemilih periode Maret 2022, terdiri dari 43.962 pemilih laki-laki dan 47.566 pemilih perempuan. Rekapitulasi tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi di Kantor KPU Kota Magelang yang menghadirkan stakeholder, Kamis (31/3/2022). Pihak-pihak yang turut serta dalam rakor yakni Disdukcapil, Kodim, Polres, Bawaslu, Kemenag, Ketua MKKS SMA/SMK dan petugas adminduk kelurahan di Kota Magelang. Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021, forum koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) dengan pihak terkait tingkat kabupaten/kota diadakan setiap 3 (tiga) bulan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil, masukan dan tanggapan dari Bawaslu, serta hasil pencermatan, terdapat data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal sebanyak 214 pemilih dan pindah keluar Kota Magelang sebanyak 189 Pemilih. Jika dibandingkan periode sebelumnya, daftar pemilih periode ini mengalami penurunan 403 pemilih. Anggota KPU Kota Magelang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Purwanti Juli Wardani dalam forum tersebut menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama proses pemutakhiran. Menurutnya, kelengkapan elemen data menjadi kendala untuk input data pemilih ke Sistem Informasi Data Pemilih. Dalam tanggapannya, Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu, menyampaikan bahwa pihaknya tetap akan memberikan data pemilih, terutama untuk data pemilih TMS karena meninggal meski tanpa verifikasi dari Disdukcapil. Sementara perwakilan Kemenag, MKKS SMA dan SMK, serta dari Polres siap mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan KPU dengan memberikan informasi untuk pemilih pemula yang berusia 17 tahun. Selain itu juga akan mensosialisasikan aplikasi mobile Lindungi Hakmu di lingkungan masing-masing.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Best Western Solo Baru Sukoharjo, Senin - Selasa (28 – 29 /3/2022). Kegiatan rapim dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 diikuti 222 tamu undangan yang terdiri dari Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan Komisioner beserta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Stakeholder terkait juga diundang dalam acara tersebut  yakni Sekda Provinsi, Kesbangpol, Dispermandesdukcapil, dan Bawaslu Provinsi. Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat. "Kompleksitas Pemilu membutuhkan persiapan dan kemampuan lebih, tentu dibutuhkan konsolidasi bersama. Maka penting bagi KPU untuk berkoordinasi dengan stakeholder, tentu dengan harapan suksesnya pemilu dan pilkada terjaga dengan baik," kata Sudrajat dalam sambutannya. Dalam rapim ini juga dilaksanakan Launching Pos Pengaduan Masyarakat  KPU Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan pengembangan Reformasi Birokrasi dan dinamai “LAPOR KPU”. Tujuannya agar seluruh satker dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan instruksi bahwa pelayanan publik harus prima. Kegiatan selanjutnya dilakukan koordinasi dan diskusi per kelas untuk membahas persiapan penyelenggaraan pemilu. Terdiri dari kelas A untuk Ketua KPU sekaligus Divisi  Keuangan Umum dan Logistik, kelas B untuk Divisi Teknis Penyelenggaraan, kelas C Divisi Sosdiklihparmas, kelas D Divisi Perencaanaan Data dan Informasi, kelas  E Divisi Hukum dan Pengawasan serta kelas F untuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sebagaimana diketahui, hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2021. Untuk itu perlu adanya adanya penyatuan visi, misi dan konsolidasi agar pelaksanaan tahapan efektif, efisien, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya Rapim, sehingga terwujud rencana kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.