Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah menggelar kegiatan diskusi santai bertajuk “Ngopi Asli (Ngobrol Asik Seputar Logistik Pemilu)” pada Selasa, 18 November 2025. Acara ini secara khusus mengangkat tema krusial: “Man to Man Marking: Strategi Efisiensi Distribusi Logistik.” Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Dalam arahannya, Handi menekankan pentingnya manajemen waktu dan data dalam distribusi logistik. Ia menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota telah menerapkan sistem logistik berbasis data melalui aplikasi Silog untuk memastikan efisiensi dan ketepatan waktu. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari KPU tingkat kota, yaitu Misbacul Munir (Ketua KPU Kota Magelang), Yesaya Tiluata (Ketua KPU Kota Salatiga), dan Karyudi Prayitno (Ketua KPU Kota Tegal) dengan dipandu oleh Moderator Weny Diah Astuti dari KPU Kota Semarang. Ketua KPU Kota Magelang, Misbacul Munir, dalam paparannya secara rinci membagikan strategi yang diterapkan KPU Kota Magelang untuk mencapai efisiensi dalam distribusi logistik pada Pemilihan Tahun 2024. Berfokus pada pengawasan ketat dan terperinci terhadap setiap tahapan logistik, mulai dari penyimpanan hingga pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan. Selain para narasumber, acara ini juga dihadiri oleh Basmar Perianto Amron, Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah yang turut memberikan arahan serta penguatan terkait perencanaan dan pelaksanaan logistik pemilu di Jawa Tengah. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi ajang berbagi praktik terbaik antar-KPU Kota/Kabupaten untuk memastikan logistik Pemilu selanjutnya berjalan lancar dan efisien.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan “Sosialisasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU” yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring, Jum’at (14/11/2025). Dalam kegiatan tersebut, Narasumber dari Kementerian Keuangan memaparkan sejumlah poin strategis terkait pengelolaan anggaran akhir Tahun 2025. Materi mencakup batas waktu revisi DIPA/KPA, hasil Evaluasi IKPA Satker KPU, serta penekanan pentingnya peningkatan kinerja bagi satker dengan nilai rendah. Selain itu, dipaparkan pula modernisasi tata kelola Perjalanan Dinas (Perjadin) melalui PMK 119/2023 yang mewajibkan penggunaan Sistem Elektronik Perjadin dan geotagging demi transparansi dan efisiensi, termasuk pengaturan pada komponen khusus seperti Perjadin Pindah. Seluruh pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan, termasuk penggunaan PNBP serta penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), ditegaskan harus berpedoman pada standar kualitas laporan keuangan serta memenuhi empat kriteria utama audit BPK untuk mendukung capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melalui sosialisasi ini, diharapkan satuan kerja di lingkungan KPU semakin siap menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menyelenggarakan kegiatan “Sharing Knowledge Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia” pada Kamis, 13 November 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan kelembagaan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang dan dihadiri oleh seluruh Pegawai ASN dan Non ASN. Kasubbag Hukum dan SDM, Shinta Purbosari, bertindak sebagai narasumber. Shinta menyampaikan materi yang meliputi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Subbag Parhumas dan SDM. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, terutama terkait tidak adanya staf dengan keahlian khusus dalam pembuatan konten, serta pentingnya upaya untuk tetap mempertahankan kualitas media sosial yang sudah baik. Dalam paparannya, Shinta Purbosari menekankan pentingnya bagi setiap pegawai untuk: Selalu adaptif dan terus belajar. Saling melengkapi dan bekerja sama. Menjaga komunikasi dan membangun diskusi yang efektif dalam tim. Melalui kegiatan sharing knowledge ini, diharapkan seluruh pegawai Sekretariat KPU Kota Magelang dapat semakin solid dan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan dalam mendukung tugas-tugas kepemiluan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Periode I Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Orientasi Kelas IV. Bimtek ini diselenggarakan secara daring oleh KPU RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada Selasa, 11 November 2025. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangkaian Orientasi PPPK dengan Skema Massive Open Online Course (MOOC). Widianto, Widyaiswara Ahli Muda dari LAN RI, hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi mengenai “Overview Kebijakan Orientasi PPPK.” Dalam paparannya, dijelaskan bahwa PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, PPPK perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai: Fungsi dan tugas sebagai ASN. Nilai dan etika di instansi pemerintah. Pembekalan ini penting guna mendukung terwujudnya Smart Governance di lingkungan pemerintahan. Setelah Bimtek, peserta Orientasi akan melanjutkan pembelajaran secara mandiri melalui portal pembelajaran resmi LAN RI di https://sibangkom.lan.go.id. Total beban belajar dalam MOOC ini adalah 45 Jam Pelajaran (JP), yang setara dengan 15 hari pembelajaran hingga evaluasi akhir. Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, diharapkan PPPK di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Magelang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – KPU Kota Magelang mengikuti webinar KORPRI menyapa ASN seri #136 dengan tema Amazing ASN, Amazing Nation (21): ASN Muda Inspiratif: Berkontribusi Nyata, Mengabdi Tanpa Batas, Selasa (11/11/2025) Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrullah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Hadir sebagai Narasumber Pranata Keuangan APBN-BSSN, Yudhi Hari Wibowo menyampaikan bahwa Indonesia akan selalu baik-baik saja selama masih ada orang-orang baik yang saling menguatkan dan selalu menjunjung tinggi nilai integritas. Sedangkan Pranata Humas Ahli Pertama Kemendag, Claudya Tio Elleossa berpesan agar peserta mulai dengan “kegelisahan” atau keresahan. Ia mendorong setiap orang untuk meluangkan waktu mencari masalah apa yang ingin diselesaikan dan peran apa yang ingin diberikan secara lebih, serta percaya bahwa rekan dan kesempatan yang baik akan hadir. Ia menekankan pentingnya selalu cermat dalam setiap tindakan. Hadir mengikuti kegiatan ini ASN di Lingkungan KPU Kota Magelang.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menyelenggarakan “Forum Konsultasi Publik Reviu Standar Pelayanan” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi layanan publik lembaga. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kota Magelang pada Selasa, 11 November 2025. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber lintas sektor. Narasumber pertama, Ir. Candra Wijatmiko Adi, S.SIT, M.T, IPU, Kepala Dinas DPMPTSP Kota Magelang, menekankan perlunya peningkatan transparansi dan modernisasi layanan publik KPU sejalan dengan perkembangan era digital. Candra menyoroti beberapa poin kunci untuk perbaikan layanan, yaitu: Pentingnya visualisasi data berbasis live infographics. Penyederhanaan formulir pengaduan digital. Kolaborasi strategis antara KPU dan media dalam memperkuat literasi demokrasi masyarakat. Sementara itu, Wiwid Arif Setyoko, Ketua PWI Kota Magelang, hadir dan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan akses publik dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Wiwid mendorong KPU untuk menerapkan: Portal data yang komunikatif dan real-time. Penyediaan fitur tracking status aduan bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan KPU Kota Magelang dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akurasi data pemilih.