Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id.  KPU Kota Magelang mengikuti Workshop Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (14/4/22). Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih memberikan apresiasi atas kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kartu kendali oleh Satgas SPIP di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber tim Inspektorat KPU RI Maruhum Pasaribu. Ia memaparkan Proses Pelaporan Kartu Kendali SPIP, yang dilanjutkan dengan penjelasan teknis Tata Cara Pelaporan Kartu Kendali SPIP oleh Lalu Agus Sudrajat. Di akhir paparan, Lalu mereview atas pelaporan kartu kendali di tahun 2021. Sementara Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha menyampaikan harapannya agar KPU RI mempunyai standar baku atas data dukung kartu kendali yang harus dilaporkan KPU Kabupaten/Kota.  Menanggapi hal tersebut, Lalu menegaskan bahwa apabila data dukung kartu kendali sudah memenuhi apa yang diamanatkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1406 Tahun 2017, pelaporan kartu kendali dapat dinyatakan 100% lengkap.  Lebih lanjut Lalu juga menginformasikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kas (Opname Cash), yang di dalamnya mewajibkan satker untuk melakukan pencatatan BKU dan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya setiap bulan. Sebagai penutup, Muslim menegaskan bahwa kartu kendali SPIP yang disusun merepresentasikan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan oleh masing-masing satker. Workshop ini diikuti Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto hadir sebagai narasumber Sosialisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu  bersama dengan partai politik se-Kota Magelang, yang diadakan Badan Kesbangpol Kota Magelang, Selasa (12/4/2022). Basmar mengatakan tahapan pemilu serentak 2024 akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, tepatnya tanggal 14 Juni 2022. Tahapan pendaftaran partai politik (parpol) rencananya akan dimulai tanggal 30 Juli s.d. 5 Agustus 2022. Didampingi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ig. Bambang Sarwodiono, ia menerangkan pendaftaran parpol akan dilakukan di tingkat pusat dilanjutkan verifikasi administrasi untuk parpol yang mempunyai kursi di DPR RI serta verifikasi administrasi dan faktual bagi parpol yang tidak mempunyai kursi. Basmar juga menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan oleh parpol di Kota Magelang, yaitu kesekretariatan, kepengurusan, dan keanggotaan. Acara tersebut diakhiri dengan dengan diskusi dan tanya jawab. Hadir pula sebagai narasumber dalam sosialisasi Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu. Sebelumnya saat membuka acara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Magelang Agus Satiyo Haryadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut sosialisasi Rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penentapan Partai Politik Peserta Pemilu oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sekaligus instruksi Dirjen Pol dan PUM untuk mensosialikan lebih awal kepada partai politik.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Sekretariat KPU Kota Magelang mengikuti Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 di halaman kantor, Selasa sore (12/4/2022).  Dalam rangka penguatan soliditas organisasi, apel dilaksanakan secara hybrid, yaitu offline pada masing-masing satker KPU di daerah yang dihubungkan secara online melalui link zoom KPU RI. Kegiatan dilanjutkan Serah Terima Jabatan Anggota KPU Periode 2017-2022 dan Anggota KPU Periode 2022-2027 yang diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Magelang secara daring di aula kantor. Sebagaimana diketahui Presiden RI Joko Widodo telah melantik Anggota KPU RI Periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (12/4/2022) pukul 13.35 WIB. Adapun nama-nama Anggota KPU masa jabatan 2022-2027 sebagai berikut: 1. Betty Epsilon Indroos 2. Hasyim Asy’ari 3. Mochammad Afifuddin 4. Parsadaan Harahap 5. Yulianto Sudrajat 6. Idham Holik 7. August Mellaz

kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 dan Tindak Lanjut Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 yang diadakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Jumat (8/4/2022). Kegiatan yang diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih. Hadir Ketua, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Operator Revisi. Penting bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk memahami karakter DIPA, mampu melakukan penggelolaan anggaran dengan berpegang pada output yang dihasilkan, demikian disampaikan Sri Lestariningsih dalam sambutannya. Kasubbag Program dan Anggaran KPU RI M. Kusdiono selaku narasumber di antaranya menyampaikan bahwa dalam pengelolaan anggaran yang baru menekankan kepada fungsi koordinasi secara hierarkis sehingga KPU Kabupaten/Kota perlu sering berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan agar tidak melakukan revisi anggaran sebelum berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Hal lain yang ditekankan yakni KPU RI telah mem-breakdown RAB yang telah diberikan kepada KPU Provinsi sebagai gambaran kegiatan dan bukan merupakan patokan anggaran. Sebelum menutup acara Sri Lestariningsih menambahkan bahwa KPU Jawa Tengah akan dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi anggaran dengan KPU Kabupaten/Kota.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang melakukan audiensi dengan Walikota Magelang dr. H Muchamad Nur Aziz, Sp.PD terkait Penyampaian RAB Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Walikota Magelang, Rabu pagi (6/4/2022). Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron didampingi Sekretaris Ira Wahyu CK menyampaikan paparan mengenai Usulan Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024. Menanggapi paparan, dr. Aziz berpesan agar penyelenggaraan pemilihan 2024 di Kota Magelang harus lebih baik lagi, utamanya mewujudkan pemilih cerdas yang menolak politik uang. Terkait hal itu, Ira Wahyu menuturkan KPU Kota Magelang akan berupaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Tentunya dengan dukungan dari pihak-pihak terkait, di antaranya pemerintah daerah, partai politik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Ia menambahkan pihaknya akan mencoba menyusun strategi pendidikan pemilih dengan melibatkan kader-kader di Kota Magelang serta menjalin kontrak politik dengan partai politik dan perwakilan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilihan yang bersih dan menolak politik uang. Sementara Sekda Kota Magelang Joko Budiyono menyampaikan terkait usulan anggaran pemilihan akan dibahas terlebih dahulu melalui desk pilkada sebelum penandatangan NPHD. Selain sekda, hadir mendampingi walikota, beberapa pejabat Pemerintah Kota Magelang, yakni Kepala BPKAD, Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Integritas bagi 11 KPU Kabupaten/Kota Pilot Project di Jawa Tengah, Jumat (1/4/2022) di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya, berdasarkan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022, KPU Kota Magelang terpilih menjadi salah satu satker yang ditunjuk sebagai pilot project implementasi pembangunan zona integritas di Jawa Tengah. Dalam rapat, Kabag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah Eko Supriyono memaparkan enam komponen pengungkit yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk pembangunan zona integritas Komponen tersebut meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Eko menambahkan target awal yang segera dilakukan adalah pencanangan zona integritas dengan mengundang stakeholder eksternal. Selanjutnya di bulan Mei 2022 akan ada penilaian zona integritas oleh Inspektorat KPU RI. “Maka seluruh bukti dukung harus terdokumentasikan dengan baik, karena penilaian didasarkan pada bukti dukung yang disajikan,” kata Eko. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Kota Magelang Ira Wahyu CK menyampaikan, perlu disusun keseragaman pelaksanaan zona integritas bagi 11 KPU Kabupaten/Kota pilot project, diawali dengan penyusunan timeline dan rencana aksi. Selain sekretaris, hadir dalam rapat tersebut Ketua dan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Magelang.