Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota magelang mengikuti Rapat Kerja Tahapan Verifikasi Partai Politik, Pemetaan Daerah Pemilihan dan Pencalonan DPD Pemilu 2024 yang selenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (20/4/2022). Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan Putnawati selaku narasumber memaparkan isu-isu strategis seputar tema raker. Puput, demikian biasa akrab disapa, menjabarkan matriks perbandingan peraturan KPU sebelumnya dengan rancangan peraturan KPU terbaru terkait verifikasi partai politik, pemetaan daerah pemilihan dan pencalonan pemilu 2024. Termasuk sejumlah perubahan-perubahan ketentuan yang dinilai signifikan, seperti penerapan paperless melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi. Sementara Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah Dewanto Putro Adhi Permana menambahkan penjelasan mengenai ketersediaan anggaran, kebutuhan SDM pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota juga kebutuhan sarana prasarana. Raker tersebut diikuti Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Mengambil tema “Peningkatan Akurasi Daftar Pemilih Berbasis Data Kependudukan di Kota Magelang", KPU Kota Magelang berkolaborasi dengan Disdukcapil Kota Magelang berbagi informasi dalam Talkshow Radio Magelang FM, Selasa (19/4/2022). Narasumber Anggota KPU Kota Magelang Purwanti Juli Wardani dalam talkshow menyampaikan persiapan KPU menghadapi tahapan pemilu 2024 melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta tantangan yang dihadapi. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi itu juga menginformasikan adanya aplikasi cek data pemilih Lindungihakmu, yang dapat diakses baik melalui website maupun mobile. Adapun Kabid Pengelolaan Informasi Adminduk dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Magelang Ahmat Solichin menjelaskan upaya Disdukcapil Kota Magelang dalam pemenuhan KTP-el, khususnya untuk persiapan pemilu serentak 2024. Ahmat juga menekankan pentingnya program nasional Gerakan Indonesia Sadar Adminduk untuk mewujudkan tertib data kependudukan. Di sela-sela talkshow, pendengar Magelang FM Dina dari Tuguran menanyakan apa yang harus ditempuh untuk pindah domisli kembali ke Kota Magelang agar terdaftar sebagai pemilih, setelah sebelumnya pindah ke luar Kota Magelang. Menutup acara, Ahmad berharap kepada masyarakat Kota Magelang untuk mewujudkan tertib adminduk, yakni terpenuhinya kelengkapan dokumen pribadi. Äpabila belum lengkap, ia mengimbau masyarakat datang ke Disdukcapil Kota Magelang untuk mendapatkan layanan secara gratis. Selanjutnya Purwanti menyampaikan imbauan agar masyarakat berpartisipasi aktif melalui cek data pemilih di aplikasi Lindungihakmu, demi akurasi data pemilih di Kota Magelang.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id.  KPU Kota Magelang mengikuti Workshop Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (14/4/22). Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih memberikan apresiasi atas kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan kartu kendali oleh Satgas SPIP di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber tim Inspektorat KPU RI Maruhum Pasaribu. Ia memaparkan Proses Pelaporan Kartu Kendali SPIP, yang dilanjutkan dengan penjelasan teknis Tata Cara Pelaporan Kartu Kendali SPIP oleh Lalu Agus Sudrajat. Di akhir paparan, Lalu mereview atas pelaporan kartu kendali di tahun 2021. Sementara Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Muslim Aisha menyampaikan harapannya agar KPU RI mempunyai standar baku atas data dukung kartu kendali yang harus dilaporkan KPU Kabupaten/Kota.  Menanggapi hal tersebut, Lalu menegaskan bahwa apabila data dukung kartu kendali sudah memenuhi apa yang diamanatkan dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1406 Tahun 2017, pelaporan kartu kendali dapat dinyatakan 100% lengkap.  Lebih lanjut Lalu juga menginformasikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kas (Opname Cash), yang di dalamnya mewajibkan satker untuk melakukan pencatatan BKU dan pemeriksaan kas sekurang-kurangnya setiap bulan. Sebagai penutup, Muslim menegaskan bahwa kartu kendali SPIP yang disusun merepresentasikan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan oleh masing-masing satker. Workshop ini diikuti Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik serta Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto hadir sebagai narasumber Sosialisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu  bersama dengan partai politik se-Kota Magelang, yang diadakan Badan Kesbangpol Kota Magelang, Selasa (12/4/2022). Basmar mengatakan tahapan pemilu serentak 2024 akan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, tepatnya tanggal 14 Juni 2022. Tahapan pendaftaran partai politik (parpol) rencananya akan dimulai tanggal 30 Juli s.d. 5 Agustus 2022. Didampingi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Ig. Bambang Sarwodiono, ia menerangkan pendaftaran parpol akan dilakukan di tingkat pusat dilanjutkan verifikasi administrasi untuk parpol yang mempunyai kursi di DPR RI serta verifikasi administrasi dan faktual bagi parpol yang tidak mempunyai kursi. Basmar juga menyampaikan apa saja yang perlu disiapkan oleh parpol di Kota Magelang, yaitu kesekretariatan, kepengurusan, dan keanggotaan. Acara tersebut diakhiri dengan dengan diskusi dan tanya jawab. Hadir pula sebagai narasumber dalam sosialisasi Ketua Bawaslu Kota Magelang Endang Sri Rahayu. Sebelumnya saat membuka acara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Magelang Agus Satiyo Haryadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut sosialisasi Rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penentapan Partai Politik Peserta Pemilu oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, sekaligus instruksi Dirjen Pol dan PUM untuk mensosialikan lebih awal kepada partai politik.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Sekretariat KPU Kota Magelang mengikuti Apel Penerimaan Anggota KPU RI Periode 2022-2027 di halaman kantor, Selasa sore (12/4/2022).  Dalam rangka penguatan soliditas organisasi, apel dilaksanakan secara hybrid, yaitu offline pada masing-masing satker KPU di daerah yang dihubungkan secara online melalui link zoom KPU RI. Kegiatan dilanjutkan Serah Terima Jabatan Anggota KPU Periode 2017-2022 dan Anggota KPU Periode 2022-2027 yang diikuti oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Magelang secara daring di aula kantor. Sebagaimana diketahui Presiden RI Joko Widodo telah melantik Anggota KPU RI Periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (12/4/2022) pukul 13.35 WIB. Adapun nama-nama Anggota KPU masa jabatan 2022-2027 sebagai berikut: 1. Betty Epsilon Indroos 2. Hasyim Asy’ari 3. Mochammad Afifuddin 4. Parsadaan Harahap 5. Yulianto Sudrajat 6. Idham Holik 7. August Mellaz

kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2022 dan Tindak Lanjut Keputusan KPU RI Nomor 60 Tahun 2022 yang diadakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring, Jumat (8/4/2022). Kegiatan yang diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tersebut dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah Sri Lestariningsih. Hadir Ketua, Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Operator Revisi. Penting bagi seluruh KPU Kabupaten/Kota untuk memahami karakter DIPA, mampu melakukan penggelolaan anggaran dengan berpegang pada output yang dihasilkan, demikian disampaikan Sri Lestariningsih dalam sambutannya. Kasubbag Program dan Anggaran KPU RI M. Kusdiono selaku narasumber di antaranya menyampaikan bahwa dalam pengelolaan anggaran yang baru menekankan kepada fungsi koordinasi secara hierarkis sehingga KPU Kabupaten/Kota perlu sering berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan agar tidak melakukan revisi anggaran sebelum berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Hal lain yang ditekankan yakni KPU RI telah mem-breakdown RAB yang telah diberikan kepada KPU Provinsi sebagai gambaran kegiatan dan bukan merupakan patokan anggaran. Sebelum menutup acara Sri Lestariningsih menambahkan bahwa KPU Jawa Tengah akan dalam waktu dekat akan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi anggaran dengan KPU Kabupaten/Kota.