Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Integritas dalam pengelolaan keuangan merupakan fondasi utama bagi KPU untuk meraih dan menjaga kepercayaan publik. Sebagai langkah konkret memastikan transparansi, Pejabat Pengelola Keuangan KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring pada Kamis (5/2/2026). Rapat strategis ini berlangsung selama tiga hari (4-6 Februari 2026) dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal KPU RI. Dalam arahannya, Sekjen KPU RI menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi terbaru bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen moral lembaga. Ada dua fokus utama yang menjadi inti pembekalan dalam pertemuan tersebut: Sistem Core Tax: Sosialisasi pelaporan Pajak SPT Tahunan melalui sistem terbaru yang dipaparkan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Implementasi sistem ini menuntut adaptasi digital yang cepat dari para pengelola keuangan. Pendalaman SBM 2026: Pemaparan dari Direktorat Sistem Penganggaran mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan tetap dalam koridor efisiensi dan terhindar dari potensi temuan hukum. Dengan pemahaman regulasi yang kuat, KPU Kota Magelang berkomitmen penuh mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi demi mendukung kesuksesan tahapan demokrasi tahun 2026.  

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) KPU Kota Magelang mengikuti webinar KORPRI Menyapa ASN Seri #147 yang diselenggarakan secara daring pada Kamis (5/2/2026). Webinar kali ini mengangkat tema strategis: “Perlindungan ASN di Era Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja”, sebagai upaya menjamin keamanan hukum bagi aparatur dalam menjalankan tugas negara. Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menegaskan bahwa KORPRI berkomitmen penuh memberikan perlindungan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Hal ini merupakan implementasi nyata dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. "Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan hukum nyata agar ASN dapat terus berinovasi dan bekerja tanpa rasa takut," tegasnya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli, di antaranya Heri Purwanto dari Badan Pertimbangan ASN yang memaparkan langkah-langkah preventif untuk menghindari Maladministrasi. Selain itu, Salviadona, Ketua LKBH Korpri Kota Depok, turut berbagi pengalaman taktis mengenai pendampingan hukum di lapangan. Sinergi Karakter dan Profesionalisme Partisipasi dalam webinar ini juga menjadi momentum bagi KPU Kota Magelang untuk menyelaraskan manajemen kinerja dengan perlindungan hukum. Dengan memahami rambu-rambu hukum, setiap karakter dalam tim dapat berfungsi lebih optimal: Karakter Melankolis dapat bekerja lebih tenang dalam menjaga ketelitian administrasi. Karakter Koleris dapat lebih berani dalam mengambil keputusan strategis demi hasil maksimal. Karakter Sanguinis dan Plegmatis dapat menjaga iklim kerja yang harmonis dan komunikatif tanpa bayang-bayang kekhawatiran hukum. Melalui penguatan ini, ASN KPU Kota Magelang menyatakan kesiapannya untuk bekerja lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas, sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi.  

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Kualitas pelayanan publik masa depan sangat ditentukan oleh pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini. Sebagai bentuk komitmen dalam mencetak aparatur yang kompeten, KPU Kota Magelang mengikuti Pembekalan Mentor Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS KPU Provinsi Jawa Tengah Angkatan XIII Tahun 2026 secara daring pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terkait Standarisasi Pendampingan CPNS. Hadir mewakili sebagai Mentor CPNS adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat (TPPH) Sekretariat KPU Kota Magelang. Pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi mentor dalam membimbing peserta Latsar agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak nyata pada peningkatan layanan lembaga.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan logistik Pemilu, jajaran KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan daring “Ngopi Asli” (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) pada Selasa (3/2/2026). Acara yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini mengangkat tema krusial: “Free Kick: Ketika SiRUP Diabaikan - Risiko, Temuan, dan Konsekuensinya”. Dalam arahannya, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menegaskan bahwa Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merupakan indikator utama transparansi publik. Tanpa SiRUP yang akurat, pengawasan masyarakat akan terhambat dan satuan kerja (satker) berisiko menghadapi sanksi administratif. Plt. Kepala Biro Logistik KPU RI, Nur Wakit Aliyusron, turut memaparkan pentingnya sinkronisasi antara perubahan agenda kerja dengan revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Melalui penyesuaian data yang real-time, diharapkan laporan keuangan KPU Kota Magelang di akhir tahun tetap seimbang (balance) dan bebas dari temuan.  

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola lembaga yang akuntabel dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi KPU Tahun 2026, Jumat (30/1/2026). Kegiatan daring yang diselenggarakan oleh KPU RI ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Fokus utamanya adalah mengukur kematangan pengendalian intern guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi. Hadir sebagai narasumber dari BPKP, yang memberikan arahan teknis mengenai metodologi penilaian mandiri. Tim Asesor dari KPU Kota Magelang, yang terdiri dari pejabat struktural dan staf terpilih, mengikuti rakor ini untuk memastikan setiap parameter penilaian dapat terpenuhi dengan data dukung yang valid. Partisipasi ini menjadi bukti nyata upaya KPU Kota Magelang dalam menjaga marwah lembaga melalui prinsip Good Governance.  

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Guna mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, KPU Kota Magelang menggelar Rapat Koordinasi Hibah Aset Tetap Renovasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Jumat (30/1/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan data administratif terkait aset-aset hasil renovasi sebelum dilakukan proses serah terima resmi kepada Pemerintah Kota Magelang. Usai pembahasan di Kantor BPKAD, tim gabungan langsung melakukan tinjauan lapangan ke Kantor KPU Kota Magelang dan Gudang Logistik. Langkah ini dilakukan untuk melakukan pengecekan fisik secara mendetail guna memastikan hasil renovasi telah sesuai dengan spesifikasi dan dalam kondisi baik. Melalui prosedur ini, KPU Kota Magelang berkomitmen memastikan seluruh aset negara terdokumentasi dan terkelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.