Berita Terkini

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- KPU Kota Magelang Ikuti Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) dengan tema menata langkah mengukur strategi mewujudkan KPU yang adaptif dan berintegritas (Penyusunan Renstra sebagai peta jalan institusi ke depan) yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah via daring bertempat di KPU Kota Magelang, Rabu (9/7/2025) Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, dan jajaran Sekretariat KPU Kota Magelang bersama satuan kerja 35 KPU kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Hadir sebagai narasumber kegiatan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Perencanaan dan Logistik, Basmar Perianto Amron, dan juga hadir Kabag Rendatin KPU Provinsi Jawa Tengah Sabbikisma Setia N sebagai moderator. Melalui kegiatan ini, KPU diharapkan dapat menyusun dan menjalankan program yang lebih terencana.  

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- KPU Kota Magelang menyerahkan Buku Evaluasi Pencalonan Pilkada di Jawa Tengah 2024 kepada Stakeholder terkait, Senin (7/7/2025). Buku yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dengan judul “Melemahnya Kompetisi Lokal dan Otonomi Kandidasi”  mengambaran dinamika tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.   diserahkan langsung kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang, Badan Kesbangpol Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Universitas Tidar Magelang. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bermakna dalam upaya perbaikan sistem pencalonan kepala daerah, serta memperluas ruang diskusi publik mengenai masa depan demokrasi elektoral di Indonesia dan memperkaya khazanah literasi pemilu dan dan sebagai evaluasi pemilu yang akan datang.  

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 ( tiga ) bulan sekali.  Dengan demikian, KPU Kota Magelang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II  Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Magelang, Rabu (2/7/2025). Dihadiri oleh Polres Kota Magelang, Kodim 0705, Bawaslu Kota Magelang, Disdukcapil, KesbangPol dan perwakilan Partai Politik se-Kota Magelang.  Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir. Dalam sambutannya Munir menuturkan “untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih KPU Kota Magelang telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Magelang, TNI/Polri, Disdukcapil, Lapas IIA Kota Magelang, serta Dinas Pemakaman yang dimana merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang”.  Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memelihara dan memperbaharui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data, serta menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025,  KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB dan formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB kemudian menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.  Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Magelang Triwulan II yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Magelang pada 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut, Jumlah Laki-laki berjumlah 47.241 (empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu) dan Perempuan berjumlah 50.766 (lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam) dan total berjumlah 98.007 (sembilan puluh delapan ribu tujuh).  

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya Pasal 13 yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, dengan melakukan Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko. KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko Tahun 2025 pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan KPU RI secara daring, bertempat di ruang rapat KPU Kota Magelang, Kamis (12/6/2025) Rapat Koordinasi dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dan dilanjutkan Penyampaian Materi terkait Manajemen Risiko dan Penyusunan Risk Register Tahun 2025 oleh Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam sambutannya Ketua KPU RI, Muhammad Afifuddin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh atas permasalahan yang muncul selama Pemilu 2024 agar tidak terulang di masa depan. Ia menyatakan bahwa manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari sistem pengendalian internal KPU. Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, menambahkan bahwa manajemen risiko merupakan bagian penting dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Ia juga mendorong agar setiap satuan kerja melakukan reviu atas tata kelola dan tata kerja masing-masing agar sesuai dengan regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan saat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir beserta Anggota KPU Kota Magelang, Srie Nugraheni, Vica Vitri Utami, dan Handoko.

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan Ngopi Asli (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) dengan tema Logistik Terkelola Arsip Terjaga, Akuntabilitas Semakin Nyata yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/6/2025). Kegiatan ini menjadi agenda rutin mingguan dan diikuti oleh Komisioner dan jajaran Sekretariat dari 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dan dilanjutkan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan dan Logistik, Basmar Perianto Amron, yang menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan Ngopi Asli sebagai wadah diskusi terkait isu kepemiluan, terutama yang berkaitan dengan logistik.  Selain itu, Basmar juga menyampaikan bahwa agenda Ngopi Asli mendatang akan membahas tidak hanya tentang tata kelola logistik, tetapi juga proses pengadaan logistik melalui mini kompetisi. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sharing antar satker terkait Knowledge dalam pengelolaan logistik terkait Akuntabilitas serta di harapkan dapat menjadi antisipasi permasalahan pengelolaan logistik pada pemilihan maupun pemilu tahun selanjutnya Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sharing session Ketua KPU Kabupaten Pati, Supriyanto, Ketua KPU Kabupaten Grobogan, Agung Sutopo, dan Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Weweng Maretno. Masing-masing narasumber memaparkan pengalaman dalam mengelola Logistik di wilayah kerjanya baik selama tahapan Pemilu maupun pemilihan tahun 2024.  

Magelang kota-magelang.kpu.go.id-  KPU Kota Magelang mengikuti Pembekalan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Periode I, Jumat (23/05/25) Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Sekretariat Jenderal KPU. Sebanyak 8 (delapan) orang PPPK pada Sekretariat KPU Kota Magelang telah diambil sumpah/janji oleh Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bernad Dermawan Sutrisno melantik 3.486 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat KPU di seluruh Indonesia.  Selanjutnya dalam arahannya, Bernad menyampaikan agar PPPK meningkatkan disiplin, solidaritas, dan kinerjanya. "Jangan sampai ada perubahan perilaku yang tidak baik. Saya ingin justru ibu/bapak semua meningkatkan kinerja secara optimal," pesan Bernad. "Penyematan pin Korpri secara simbolis itu menandakan ibu/bapak sudah menjadi ASN, maka terikat pada aturan-aturan ASN. Jadi ini harus ditaati oleh ibu/bapak semua," sambung Bernad. Sebelum dilaksanakan pengambilan Sumpah/Janji, PPPK mendapat pengarahan dari Kepala Biro SDM, Yuli Hertaty dilanjutkan dengan pembekalan mengenai peraturan perundang-undangan terkait Aparatur Sipil Negara yang disampaikan oleh Biro Sumber Daya Manusia Setjen KPU dan Badan Kepegawaian Negara.