Berita Terkini

Magelang kota-magelang.kpu.go.id-  KPU Kota Magelang melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang dalam rangka penyusunan proyeksi jumlah pemilih dan TPS untuk Pilkada Tahun 2029 dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Koordinasi berlangsung pada hari ini Rabu, 23 April 2025 membahas berbagai hal strategis, antara lain perkembangan data kependudukan, termasuk mutasi penduduk dan pencatatan kematian, yang menjadi elemen penting dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Ketua KPU Kota Magelang menyampaikan bahwa sinergi antara KPU dan Disdukcapil sangat penting untuk memastikan data pemilih yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggung jawabkan pada Pemilihan mendatang. “Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak pilih tercatat dengan baik dalam daftar pemilih. Oleh karena itu, koordinasi seperti ini akan terus kami lakukan secara berkala,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, KPU Kota Magelang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas data pemilih dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.

Semarang, kota-magelang.kpu.go.id - KPU Kota Magelang mengikuti “Evaluasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Jawa Tengah” yang diselenggarakan di Griya Persada Convention Hotel dan Resort Kabupaten Semarang pada tanggal 15-17 April 2025 Evaluasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dan dihadiri oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin serta Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat Dalam sambutannya Afifuddin menyampaikan bahwa Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan di tahun yang sama, dengan tantangan dan dinamika yang beragam, merupakan pekerjaan luar biasa bagi penyelenggara Pemilu, baik di Indonesia maupun dunia. Tantangan dan dinamika pasca Pemilu yang sungguh terasa, berlanjut penyelenggaraan Pilkada dengan situasi di beberapa titik juga berbeda-beda. Setiap tantangan dan dinamika dalam Pemilu dan Pilkada tersebut ada jalan keluarnya masing-masing, jadi tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lain, namun KPU bersama KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berhasil menghadapinya dan sukses dalam penyelenggaraannya. Sementara Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa Perencanaan penyelenggaraan Pilkada yang baik, membuahkan hasil proses penyelenggaraan yang baik pula, serta tidak terlalu banyak muncul permasalahan yang signifikan. Drajat juga mengapresiasi sisi pengelolaan anggaran yang baik di Jawa Tengah, dan hal baik ini bisa ditularkan ke KPU Kabupaten/Kota. Selain itu meskipun tahapan sudah selesai, namun bukan berarti kegiatan selesai, karena masih harus menyelesaikan pertanggungjawaban pasca penyelenggaraan Pilkada. Evaluasi diikuti oleh Ketua dan Anggota, Sekretaris serta Kasubbag dari 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Pada kegiatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan Apresiasi kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam Malam Penghargaan bertajuk Luwih Becik Luwih Nyenengke Award Dalam Kesempatan ini, KPU Kota Magelang menerima penghargaan Juara Terbaik Kedua dalam ketegori Penyusunan Laporan dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2024  

Tawangmangu, kota-magelang.kpu.go.id - KPU Kota Magelang menghadiri Rapat Kerja Evaluasi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 se-Jawa Tengah yang diselenggarakan di Anaya Azana Boutique Hotel, Tawangmangu pada tanggal 12 s.d 14 April 2025. Acara tersebut diikuti oleh Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan SDM serta Operator SIAKBA dari 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono dan dihadiri oleh Anggota KPU Republik Indonesia Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono menyampaikan beberapa hal penting dalam pengelolaan badan adhoc, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan penguatan administrasi data melalui aplikasi SIAKBA. "Pengadministrasian data melalui SIAKBA merupakan terobosan yang baik dan harus terus kita dorong penggunaannya," ujarnya. Parsadaan Harahap menyampaikan bahwa secara kelembagaan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus tetap menjaga komunikasi dengan baik, serta membangun komitmen dalam menjaga marwah lembaga. Dinamika dalam pembentukan badan Adhoc juga sangat beragam, namun semua sudah bekerja dengan profesional.  Sementara Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa perencanaan Pilkada yang baik oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menghasilkan output yang optimal dan berkualitas. Hadir sebagai narasumber Dosen Fisip Universitas Diponegoro Nur hidayat Sardini dan Fitriyah, serta Tenaga Ahli KPU Indra Saputra.  Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peluncuran buku dengan tema “Yang Tak Terceritakan: Jungkir Balik Petugas Adhoc Pilkada Jateng 2024”. Pada hari kedua, digelar sesi diskusi tentang DIM rekrutmen dan pengelolaan Badan Adhoc, dipimpin oleh Mey Nurlela (Divisi SDM dan Litbang KPU Jateng) dan Muslim Aisha (Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng). Puncak acara hari kedua adalah malam penghargaan SDM Award 2025, dimana KPU Kota Magelang meraih Terbaik 2 dalam kategori Pemenuhan Bidang Kepegawaian Terbaik

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Jawa Tengah bertempat di Hotel Atria Magelang pada tanggal 8-10 April 2025 Kegiatan diikuti oleh Ketua, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Kasubbag Rendatin, dan operator sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta dihadiri oleh narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.kn dan Dosen UGM Dr. rer. pol Mada Sukmajati, S.IP, M.PP Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro, menyampaikan bahwa digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data pemilih pada pemilu dan pilkada mendatang. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam penguatan sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel. "Pemutakhiran data tidak hanya soal teknis, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Maka dari itu, pengelolaan data harus adaptif terhadap perkembangan teknologi," ujar Paulus. Dalam rapat ini disampaikan pentingnya mendokumentasikan setiap kegiatan dalam tahapan mutarlih yang disertai dengan hambatan, tantangan, solusi dan inovasi yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan mutarlih kepada masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk Pemilihan selanjutnya.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id -  KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Kerja Evaluasi Tahapan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Grand Artos Hotel dan Convention Magelang pada tanggal 8-10 April 2025. Raker di hadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, Kasubag yang membidangi, serta pelaksana dari 35 KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Raker dimulai dengan ucapan selamat datang dari Ketua KPU Kabupaten Magelang dan dibuka secara langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono, S.Sos. Dalam sambutannya Handi menyampaikan bahwa tingkat kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) bukan satu-satunya indikator keterlibatan masyarakat dalam Pilkada Untuk menangkap keterlibatan publik secara menyeluruh, KPU RI sedang menyusun Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) tahun 2024. Meski tingkat kehadiran pemilih di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Rembang dan Kudus tergolong tinggi (di atas 80 persen) hal itu belum cukup merepresentasikan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pilkada. "Partisipasi masyarakat tidak bisa diukur hanya dari kehadiran di TPS. Keterlibatan mereka dalam berbagai tahapan, seperti penyusunan daftar pemilih, kampanye, dan pengawasan, juga harus diperhitungkan. Di sinilah pentingnya IPP sebagai instrumen yang lebih komprehensif," jelas Handi. Handi juga menekankan peran strategis humas sebagai garda terdepan yang merepresentasikan eksistensi kelembagaan KPU kepada publik, termasuk pasca tahapan pilkada selesai. Dalam kesempatan tersebut Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmaliyah, menambahkan bahwa IPP dirancang untuk memetakan kondisi partisipasi masyarakat secara lebih detail. Skoring IPP 2024 dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: partisipatif (di atas 77,5%), keterikatan (60–77,5%), dan keterlibatan (kurang dari 60%). Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kadiv Edukasi Sosialisasi dan Advokasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Moh Asropi, S.Pd.I, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 - 2023 Henry Wahyono, S.Pd., M.Sos, dan Dosen FISIP UIN Walisongo Dr. KH. Rofiq Mahfudz, M.Si.  

Magelang kota-magelang.kpu.go.id- KPU Kota Magelang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Identifikasi Surat Suara Tidak Sah dengan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 Tingkat Kota Magelang. Bertempat di Aula Kantor KPU Kota Magelang, Jum’at (21/3/2025). Hadir dalam rapat koordinasi Ketua dan Anggota, Sekretaris, Kasubbag dan Staf KPU Kota Magelang serta Perwakilan dari Kesbangpol Kota Magelang. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah melakukan Rekapitulasi jumlah Surat Suara Tidak Sah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 yang telah selesai diidentifikasi dengan 7 kategori sesuai dengan Surat Dinas KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 275, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah surat suara tidak sah kategori “terdapat lebih dari satu coblosan” sejumlah 3.716; Jumlah surat suara tidak sah kategori “terdapat lebih dari satu tanda coblos pada kertas surat suara, meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon” sejumlah 196; Jumlah surat suara tidak sah kategori “tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon” sejumlah 342; Jumlah surat suara tidak sah kategori memberikan coretan pada surat suara” sejumlah 9; Jumlah surat suara tidak sah kategori surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar, dianggap tidak sah” sejumlah 5; Jumlah surat suara tidak sah kategori “surat suara tidak tercoblos” sejumlah 1.357; Jumlah surat suara tidak sah kategori “lain-lain” sejumlah 126.