Berita Terkini

Cetak Aparatur Kompeten: KPU Kota Magelang Ikuti Pembekalan Mentor Latsar CPNS 2026

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Kualitas pelayanan publik masa depan sangat ditentukan oleh pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini. Sebagai bentuk komitmen dalam mencetak aparatur yang kompeten, KPU Kota Magelang mengikuti Pembekalan Mentor Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS KPU Provinsi Jawa Tengah Angkatan XIII Tahun 2026 secara daring pada Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah terkait Standarisasi Pendampingan CPNS. Hadir mewakili sebagai Mentor CPNS adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat (TPPH) Sekretariat KPU Kota Magelang. Pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi mentor dalam membimbing peserta Latsar agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak nyata pada peningkatan layanan lembaga.

Komitmen Transparansi: KPU Kota Magelang Ikuti Sosialisasi SIRUP 2026

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Sebagai wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan logistik Pemilu, jajaran KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan daring “Ngopi Asli” (Ngobrol Pinter Arsip dan Logistik) pada Selasa (3/2/2026). Acara yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah ini mengangkat tema krusial: “Free Kick: Ketika SiRUP Diabaikan - Risiko, Temuan, dan Konsekuensinya”. Dalam arahannya, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menegaskan bahwa Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merupakan indikator utama transparansi publik. Tanpa SiRUP yang akurat, pengawasan masyarakat akan terhambat dan satuan kerja (satker) berisiko menghadapi sanksi administratif. Plt. Kepala Biro Logistik KPU RI, Nur Wakit Aliyusron, turut memaparkan pentingnya sinkronisasi antara perubahan agenda kerja dengan revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP). Melalui penyesuaian data yang real-time, diharapkan laporan keuangan KPU Kota Magelang di akhir tahun tetap seimbang (balance) dan bebas dari temuan.  

Perkuat Tata Kelola, KPU Kota Magelang Ikuti Rakor Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi 2026

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola lembaga yang akuntabel dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi KPU Tahun 2026, Jumat (30/1/2026). Kegiatan daring yang diselenggarakan oleh KPU RI ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Fokus utamanya adalah mengukur kematangan pengendalian intern guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi. Hadir sebagai narasumber dari BPKP, yang memberikan arahan teknis mengenai metodologi penilaian mandiri. Tim Asesor dari KPU Kota Magelang, yang terdiri dari pejabat struktural dan staf terpilih, mengikuti rakor ini untuk memastikan setiap parameter penilaian dapat terpenuhi dengan data dukung yang valid. Partisipasi ini menjadi bukti nyata upaya KPU Kota Magelang dalam menjaga marwah lembaga melalui prinsip Good Governance.  

Pastikan Akuntabilitas Aset, KPU Kota Magelang Koordinasi Hibah Renovasi dengan BPKAD

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Guna mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang transparan, KPU Kota Magelang menggelar Rapat Koordinasi Hibah Aset Tetap Renovasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Jumat (30/1/2026). Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan data administratif terkait aset-aset hasil renovasi sebelum dilakukan proses serah terima resmi kepada Pemerintah Kota Magelang. Usai pembahasan di Kantor BPKAD, tim gabungan langsung melakukan tinjauan lapangan ke Kantor KPU Kota Magelang dan Gudang Logistik. Langkah ini dilakukan untuk melakukan pengecekan fisik secara mendetail guna memastikan hasil renovasi telah sesuai dengan spesifikasi dan dalam kondisi baik. Melalui prosedur ini, KPU Kota Magelang berkomitmen memastikan seluruh aset negara terdokumentasi dan terkelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesejahteraan Berbasis Kinerja: ASN KPU Kota Magelang Bedah Peluang Peningkatan Pendapatan di Webinar KORPRI

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) KPU Kota Magelang mengikuti Webinar KORPRI Menyapa ASN Seri #146 bertajuk “Bisakah ASN Bergaji Tinggi?” secara daring, Kamis (29/1/2026). Forum ini membedah kaitan erat antara kesejahteraan pegawai dengan produktivitas birokrasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, dalam sambutannya memetakan adanya tiga tingkatan penghasilan ASN saat ini. Ia menegaskan bahwa kenaikan pendapatan ASN harus dibarengi dengan peningkatan pendapatan negara. “Kita harus menggali sumber daya dan menutup kebocoran. Hapus program boros yang tidak berkontribusi pada hasil pendapatan negara agar sistem kerja lebih efektif,” ungkap Zudan. Narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Ahmad Dading Gunadi, menambahkan bahwa kenaikan gaji ASN dimungkinkan dengan syarat adanya pertumbuhan ekonomi dan rasio pajak yang baik. Senada dengan itu, Deputi BKN, Herman, menekankan pentingnya sistem manajemen kinerja. Tanpa data yang akurat dan integritas yang kuat, kenaikan penghasilan tidak akan secara otomatis meningkatkan kualitas layanan publik.

Perkokoh Sinergitas, KPU Kota Magelang Terima Kunjungan Kerja Bawaslu

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - KPU Kota Magelang menerima kunjungan kerja dari Bawaslu Kota Magelang, pada Hari Selasa (27/01/2026). Bertempat di Kantor KPU Kota Magelang, jajaran Bawaslu Kota Magelang diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir didampingi Anggota KPU Kota Magelang. Pertemuan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga demi menjalankan fungsi kelembagaan yang optimal. Harmonisasi antara KPU dan Bawaslu merupakan pondasi penting bagi tegaknya demokrasi di Kota Magelang. Dengan kolaborasi yang solid, Kami optimis dapat mewujudkan proses Pemilu/Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.