Berita Terkini

Kawal Anggaran Sejak Dini, KPU Kota Magelang Bedah Capaian Februari di Press Release KPPN

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan komitmen yang terus dipegang teguh oleh KPU Kota Magelang. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan Press Release Kinerja APBN s.d. Februari 2026 serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara daring, Kamis (12/03/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang ini menjadi ruang evaluasi krusial bagi seluruh instansi pemerintah di wilayah kerja Magelang. Forum ini tidak hanya memaparkan angka realisasi, tetapi juga membedah indikator kinerja pelaksanaan anggaran selama dua bulan pertama tahun berjalan. Dalam sesi evaluasi tersebut, ditekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran. Bagi KPU Kota Magelang, hasil rilis ini menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola selaras dengan rencana kerja dan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan partisipasi aktif dalam forum ini, KPU Kota Magelang terus berupaya mengoptimalkan kinerja manajerial keuangan demi mendukung kelancaran seluruh tahapan demokrasi di Kota Magelang.

Wujudkan Keuangan Akuntabel, KPU Kota Magelang Ikuti Evaluasi Kinerja Anggaran Kanwil DJPb Jateng

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Transparansi pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama dalam menyukseskan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Mempertegas komitmen tersebut, KPU Kota Magelang menghadiri forum Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 serta Kebijakan Belanja K/L Tahun 2026, Kamis (12/03/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan secara daring. Hadir secara langsung dalam ruang virtual, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kota Magelang didampingi jajaran pengelola keuangan instansi. Forum ini menjadi momentum penting untuk memotret capaian kinerja anggaran sepanjang tahun 2025 sekaligus menyelaraskan strategi belanja sesuai dengan kebijakan terbaru tahun 2026. Evaluasi ini mencakup indikator-indikator krusial seperti kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, hingga kepatuhan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan mengikuti arahan teknis dari Kanwil DJPb Jateng, KPU Kota Magelang terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja manajerial demi mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang bermartabat, transparan, dan terpercaya.

Cetak Generasi Unggul, CPNS KPU Kota Magelang Pertajam Kompetensi Teknis Bersama KPU RI

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan, jajaran CPNS KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas (PKTBT) yang diselenggarakan oleh KPU RI selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode hybrid, memadukan pembelajaran mandiri serta tatap muka secara daring melalui Zoom Meeting. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan bimbingan intensif dari jajaran pimpinan Setjen KPU RI, mulai dari Kepala Biro, Inspektur Wilayah, hingga Kapusbangkom SDM. Materi yang disampaikan mencakup wawasan mendalam mengenai tata kelola organisasi serta teknis operasional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Tidak hanya sekadar menyimak materi, para peserta juga diuji melalui mekanisme Pre-Test dan Post-Test. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman teknis terserap dengan maksimal, sehingga para CPNS siap diterjunkan dalam mendukung tugas-tugas kepemiluan yang kompleks. Melalui penguatan kompetensi ini, KPU Kota Magelang berharap tunas-tunas muda penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan lebih profesional, berintegritas, dan inovatif dalam melayani masyarakat di Kota Magelang.

WFA Bukan Libur, KPU Kota Magelang Pastikan Kinerja Tetap Gas Pol Jelang Lebaran

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Suasana menyambut Hari Raya Idulfitri tidak menyurutkan komitmen KPU Kota Magelang dalam menjaga integritas dan produktivitas kerja. Hal ini ditegaskan melalui partisipasi Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kota Magelang dalam Rapat Konsolidasi Kinerja secara daring yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Rabu (11/3/2026). Berpusat di Ruang Rapat Kantor KPU Kota Magelang, rapat ini secara khusus membahas implementasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi jajaran penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah menjelang libur hari raya. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, bersama jajaran pimpinan lainnya memberikan arahan tegas bahwa WFA bukanlah hari libur. Setiap pegawai yang bertugas di luar kantor wajib menghasilkan output kerja yang nyata dan terukur. Beberapa fokus utama yang menjadi target selama masa WFA ini meliputi pembersihan data ganda, reviu Daerah Pemilihan (Dapil), hingga pemastian layanan informasi publik yang tetap responsif. Selain aspek teknis, jajaran pimpinan juga menekankan pentingnya disiplin presensi dan komunikasi intensif antar-pegawai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa koordinasi internal tidak terputus dan seluruh tahapan tetap berjalan maksimal meski bekerja dari lokasi yang berbeda-beda. Melalui konsolidasi ini, KPU Kota Magelang kembali membuktikan komitmennya untuk terus menjaga ritme kinerja yang optimal demi memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih dengan sepenuh hati, kapan pun dan di mana pun.  

Bidik Ketepatan Pengadaan, KPU Kota Magelang Pertajam Strategi Kontrak di Forum Ngopi Asli

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – KPU Kota Magelang mengikuti forum diskusi daring “Ngopi Asli” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026). Edisi kali ini mengusung tema strategis: “Shoot Target: Strategi Build Up, Kontrak Pengadaan Untuk Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan”. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya, Basmar menekankan pentingnya pemahaman mendalam bagi jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota mengenai proses supporting pengadaan fasilitasi serta mekanisme pengadaan yang akuntabel. Hal ini krusial agar setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu didukung oleh logistik yang tepat prosedur. Hadir sebagai narasumber utama, R. Suryanto (Kasatpel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa - UKPBJ). Dalam paparannya, ia membedah esensi kontrak sebagai perikatan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan. Ia merinci pembagian kontrak berdasarkan pembebanan anggaran yang terdiri dari Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Tahun Jamak. Lebih lanjut, Suryanto menjelaskan berbagai ketentuan kriteria kontrak yang sering ditemui dalam lingkungan birokrasi, mulai dari Lumsum, Harga Satuan, Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, hingga Kontrak Payung. Ia juga menyentuh aspek teknis lainnya seperti Kontrak Putar Kunci (Turnkey), Kontrak Modifikasi Putar Kunci, Biaya Plus Imbalan, Kontrak Berbasis Kinerja, serta Waktu Penugasan. Penjelasan mendetail ini menjadi sangat penting bagi penyelenggara Pemilu, khususnya di KPU Kota Magelang, dalam menentukan jenis kontrak mana yang paling efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik kebutuhan kegiatan di lapangan. Acara yang dipandu oleh moderator Rani Dewi Sakunti (Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kab. Purworejo) ini menjadi sarana penguatan kapasitas bagi jajaran Sekretariat KPU Kota Magelang dalam mengelola anggaran negara dengan prinsip transparan dan profesional.  

KPU Kota Magelang Ikuti FDT Penataan Dapil dan Alokasi Kursi

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id – Meski Pemilu 2024 telah usai, langkah untuk menyongsong Pemilu 2029 sudah mulai dipetakan. KPU Kota Magelang hadir dalam Forum Diskusi Terpumpun (FDT) yang digelar oleh KPU RI secara daring hari ini, Senin (9/3/2026). Hadir mewakili KPU Kota Magelang, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Magelang, Yuda Aryunanda. Forum ini sangat strategis karena mengkaji, menjaring masukan, serta memperoleh rekomendasi strategis terkait kebijakan Pengaturan dan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Pemilu. Langkah ini penting diambil lebih awal untuk memastikan setiap suara masyarakat terwakili secara adil dan proporsional dalam kontestasi mendatang.