Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Ketua DPC Partai Garuda Kota Magelang Purn. Pieter Nawe menyambut baik kegiatan kunjungan KPU Kota Magelang terkait pemutakhiran data partai politik (parpol) di Kota Magelang. Pihaknya siap mendukung pelaksanaan pemilu 2024 dan berkomitmen untuk selalu berkoordinasi dengan KPU Kota Magelang. Hal itu disampaikan Pieter dalam kunjungan KPU Kota Magelang ke DPC Partai Garuda Kota Magelang pada Rabu (10/6/2021). Anggota KPU Kota Magelang Divisi Teknis Penyelenggaraan Sukorini Saddewi Tyastuti menjelaskan beberapa hal yang perlu dipersiapkan parpol menyambut pemilu  2024. “Persyaratan partai politik untuk mendaftar sebagai peserta pemilu minimal harus mempunyai anggota sebanyak 1/1000 dari jumlah penduduk,” kata Sukorini. Selain itu, perlu adanya kejelasan tentang data kepengurusan partai terbaru yang dibuktikan dengan surat keputusan, tambah Sukorini yang hadir bersama Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Purwanti Juli Wardani serta jajaran sekretariat KPU Kota Magelang. Sebagaimana diketahui, KPU Kota Magelang saat ini sedang melaksanakan kegiatan koordinasi dan pemutakhiran data kepengurusan ke 15 parpol peserta pemlilu 2019 di Kota Magelang. Agenda tersebut berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 15 Juni 2021.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Ketua DPD Partai Golkar Kota Magelang Titik Utami mengapresiasi kegiatan kunjungan KPU Kota Magelang yang dilakukan dalam rangka menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Titik menilai kegiatan ini akan memberikan dampak yang positif dalam perbaikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Magelang. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan KPU Kota Magelang ke Kantor DPD Partai Golkar yang beralamat di Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo, Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah pada Selasa (8/6/2021). Ia pun menyerahkan dokumen kepengurusan DPD Golkar masa bakti 2020 – 2025 sebagai bahan pemutakhiran data KPU Kota Magelang. Sebelumnya, Ketua KPU Basmar Perianto Amron memberikan informasi persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 serta pelaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, baik yang telah maupun akan dilaksanakan KPU Kota Magelang. “Harapannya agar terbentuk masyarakat yang cerdas berdemokrasi serta peningkatan kualitas dalam pemilu dan pemilihan,” ujar Basmar. Sebagaimana diketahui, sejak 7 Juni lalu KPU Kota Magelang telah berkunjung ke beberapa partai politik di Kota Magelang untuk koordinasi dan melakukan pemutakhiran data kepengurusan. Rencananya rangkaian kunjungan ini akan berlangsung hingga pekan depan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang melaksanakan kunjungan ke Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Magelang, Selasa (8/6/2021). Disamping melaksanakan pemutakhiran data partai politik, KPU Kota Magelang menyampaikan informasi rencana pelaksanaan pemilu serentak 2024. Anggota KPU Kota Magelang Divisi Teknis Penyelenggaraan Sukorini Saddewi Tyastuti mengimbau agar partai politik dapat mempersiapkan sedini mungkin terkait tahapan pendaftaran partai politik pemilu 2024. Kunjungan ini diterima Ketua DPC PDIP Budi Prayitno didampingi Wakil Ketua Windarti beserta seluruh jajaran pengurus DPC, meliputi sekretaris, bendahara, dan pimpinan cabang. Dalam kesempatan tersebut, Budi Prayitno menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Magelang atas pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap agar perubahan-perubahan regulasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dapat segera tersampaikan kepada partai politik.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. KPU Kota Magelang melaksanakan kunjungan ke kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Magelang pada Senin (7/6/2021). Kunjungan tersebut mengawali rangkaian kegiatan kunjungan yang dijadwalkan selama bulan Juni ini. Anggota KPU Kota Magelang Srie Nugraheni menyampaikan kegiatan ini bertujuan memutakhirkan data partai politik di tingkat Kota Magelang dan memberikan informasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Sementara itu, Ketua DPC PKB Kota Magelang M Budiono berharap KPU Kota Magelang dan partai politik dapat berkoordinasi dengan baik demi sukses Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Selain Budiono, Tim KPU Kota Magelang diterima anggota DPRD Kota Magelang Adi Candra Pamungkas, Imam Indra Setyawan beserta pengurus PKB Kota Magelang. Sesuai jadwal yang telah disusun, KPU Kota Magelang akan melakukan kunjungan hingga 16 Juni mendatang ke kantor 15 partai politik peserta pemilu 2019 di tingkat Kota Magelang.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Dalam rangka peningkatan kapasitas di bidang kehumasan, KPU Kota Magelang melakukan kunjungan kerja ke KPU Banyumas pada Jumat (4/6/2021). Tim KPU Kota Magelang disambut oleh seluruh jajaran komisioner, sekretaris dan kasubbag KPU Banyumas yang beralamat di Jalan HM Bahrun, Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dalam forum dialog, Ketua KPU Banyumas Imam Arif Setiadi menyambut baik maksud kunjungan KPU Kota Magelang. Imam menuturkan selama pandemi ini banyak kegiatan non anggaran yang menuntut kreatifitas. Menurutnya, di masa tidak ada tahapan pemilu atau pemilihan KPU Kabupaten/Kota seharusnya tetap dapat “berkarya”. Sementara Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengatakan program pendidikan pemilih sudah seyogyanya dipersiapkan dengan kemasan yang menarik. Oleh karena itulah pihaknya tertarik untuk belajar bagaimana pengelolaan kehumasan di KPU Banyumas yang dinilai lebih baik. Usai dialog, tim Sekretariat KPU Banyumas memandu dan berbagi ilmu terkait teknis pelaksanaan program talkshow yang telah menjadi agenda rutin. Mulai dari persiapan tema, persiapan teknis serta sarana prasarana yang diperlukan dalam menjalankan program talkshow Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas atau yang disingkat Ngodemas. Tim KPU Kota Magelang pun diberikan kesempatan untuk praktik menggunakan peralatan podcast, praktik penggunaan aplikasi sembari diberikan penjelasan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi video recording dan live streaming. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan zaman dan teknologi menuntut kita untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Terima kasih KPU Banyumas.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, pemahaman dan pemaknaan terhadap konflik kepentingan oleh jajaran penyelenggara pemilu diharapkan semakin baik. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi  Jawa Tengah Yulianto Sudrajat dalam Diskusi Rabu Ingin Tau, Rabu (2/6/2021). Dalam kesempatan yang sama, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Hukum dan Pengawasan Muslim Aisha menyampaikan benturan kepentingan merupakan isu yang selalu melekat di jajaran penyelenggara negara, tak terkecuali KPU. Menurutnya, adanya kode etik penyelenggara pemilu belumlah cukup. Untuk itu diperlukan regulasi yang memagari jajaran penyelenggara terkait benturan kepentingan. Terkait ini, KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada sesi tanya jawab, Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Amron mengajukan pertanyaan terkait kepentingan internal penyelenggara pemilu. “Bahwa kadang-kadang kepentingan antara tugas sebagai penyelenggara pemilu, kemudian dengan tugas sebagai keluarga, sebagai masyarakat kadang-kadang sering berkepentingan. Apalagi dengan keluarga, seringkali akan menurunkan tingkat profesionalitas,” ujar Basmar. Ia menambahkan perlunya pembinaan atau acuan yang jelas agar tidak menurunkan kualitas profesionalitas penyelenggara. Menanggapi hal tersebut, Muslim Aisha menuturkan bahwa keluarga sebagai bagian dari eksternal. “Bagian yang harus dihindari apabila menyangkut kualitas kerja kita,” imbuhnya. Ia mengatakan di masa jeda ini, penyelenggara perlu menata diri agar dapat mengantisipasi benturan kepentingan. Yulianto Sudrajat menegaskan situasi yang dianggap berpotensi konflik yaitu situasi terdapat hubungan atau afiliasi kekeluargaan antara penyelenggara negara di lingkungan KPU dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan yang berhubungan dengan jabatannya. “Kita terhindar dari kepentingan jika kita menjalankan tahapan dan memutuskan kebijakan tidak melenceng dari ketentuan yang ada,” pungkasnya. Diskusi yang dipandu Staf Subbag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah Nuke Wijayanti K ini berlangsung selama 90 menit dan diikuti 35 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah secara virtual.