Berita Terkini

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Dalam rangka memperkuat kepatuhan perpajakan dan adaptasi teknologi administrasi terbaru, Pejabat Pengelola Keuangan KPU Kota Magelang mengikuti Sosialisasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) secara daring pada Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara KPU RI dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Implementasi sistem Coretax merupakan langkah besar DJP dalam mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform yang lebih modern dan efisien. Dalam sosialisasi ini, ditekankan bahwa satuan kerja KPU di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kota Magelang, memiliki kewajiban baru untuk segera melakukan: Pendaftaran dan Aktivasi Akun: Mengalihkan basis data wajib pajak ke sistem Coretax. Penerbitan Sertifikat Elektronik: Sebagai instrumen validasi resmi dalam setiap transaksi dan pelaporan pajak digital. Materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim Penyuluh Pajak dari DJP secara spesifik menyoroti mekanisme teknis pada fitur-fitur baru Coretax. Fokus utama adalah pada Aktivasi Akun dan alur Pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan. Para pejabat pengelola keuangan diberikan panduan mengenai cara mengunggah data pemotongan pajak penghasilan pegawai dan pihak ketiga agar sesuai dengan format digital terbaru, guna menghindari kesalahan administratif yang dapat memicu kendala dalam audit keuangan. Keikutsertaan KPU Kota Magelang dalam sosialisasi ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dengan beralih ke sistem Coretax, diharapkan seluruh kewajiban perpajakan lembaga dapat terlaksana secara lebih presisi, cepat, dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Melalui modernisasi administrasi ini, KPU Kota Magelang siap mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih profesional dalam mendukung setiap tahapan tugas kelembagaan.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Dalam rangka pengembangan karier pegawai dan penguatan organisasi, KPU Kota Magelang mengikuti Webinar Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional (JF) Analis Kerja Sama melalui Penyesuaian/Inpassing. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Karir ASN (PPKASN) Kemensetneg secara daring pada Kamis (11/12/2025). Acara dibuka oleh Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kerja Sama, Andri Kurniawan KP. Dalam paparannya, Andri menjelaskan bahwa skema inpassing ini merujuk pada PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2023. JF Analis Kerja Sama dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kolaborasi antarlembaga, sebuah kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam ekosistem pemerintahan modern. Pemaparan materi mencakup aspek-aspek krusial seperti: Jenjang Jabatan: Penentuan posisi berdasarkan kualifikasi dan pangkat. Alur Pengangkatan: Dimulai dari pemenuhan formasi, verifikasi kualifikasi, hingga pelaksanaan uji kompetensi. Timeline 2026: Rangkaian proses yang akan berlangsung sepanjang tahun 2026, meliputi penunjukan admin, bimbingan teknis (bimtek), verifikasi berkas, hingga penerbitan SK Pengangkatan. Kepala Bidang Pengelolaan JF Analisis Kerja Sama, Wendy Emaliana, memberikan penjelasan teknis mengenai persyaratan administratif dan kompetensi. Beberapa poin penting yang ditekan meliputi batas usia maksimal, kelengkapan dokumen wajib, serta validasi pengalaman kerja yang relevan. Seluruh proses seleksi dan administrasi akan dilakukan secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Analis Kerja Sama (SIAKS). Peserta: Melakukan registrasi akun dan unggah dokumen secara mandiri. Admin Instansi: Bertanggung jawab mengelola dan memverifikasi permohonan melalui fitur khusus dalam sistem. Melalui partisipasi dalam webinar ini, KPU Kota Magelang berkomitmen untuk mendorong penataan SDM yang lebih profesional dan spesialis. Pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara penyesuaian jabatan ini diharapkan dapat menjamin proses transisi pegawai ke jabatan fungsional berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Jajaran KPU Kota Magelang mengikuti forum diskusi strategis Ngopi Asli X Bercanda Big Match bertajuk "Bahas Desain Pemilu Kedepan" yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara daring pada Selasa (09/12/2025). Kegiatan ini merupakan sesi berbagi (sharing session) hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Penguatan Kelembagaan KPU yang sebelumnya telah dilaksanakan di Balikpapan pada awal Desember lalu. Fokus utama dalam diskusi ini adalah refleksi atas padatnya pelaksanaan Pemilu 2024. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) yang berhimpitan di tahun yang sama diakui menjadi tantangan serius bagi stabilitas kerja penyelenggara. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyampaikan bahwa tumpang tindih tahapan berdampak langsung pada beban kerja fisik dan mental petugas dari tingkat pusat hingga daerah. Kondisi ini jika tidak dievaluasi, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik dan akurasi teknis penyelenggaraan. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, menekankan pentingnya evaluasi sistemik terhadap desain waktu penyelenggaraan. KPU menyambut baik adanya wacana revisi UU Pemilu dan Pemilihan untuk menciptakan jeda waktu yang lebih ideal antar tahapan. Beberapa poin arah perbaikan yang dibahas meliputi: Sinkronisasi Regulasi: Memastikan tidak ada aturan yang saling tumpang tindih. Jeda Waktu Ideal: Mengatur ulang kalender tahapan agar beban kerja terdistribusi dengan baik. Kepatuhan Putusan MK: Menyesuaikan desain Pemilu dengan putusan-putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Meskipun pembahasan mengenai desain ulang ini terus bergulir, KPU Kota Magelang menyatakan kesiapannya untuk tetap menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku saat ini. Evaluasi ini diharapkan melahirkan sistem pemilu yang lebih terstruktur, transparan, akuntabel, serta efisien demi pelayanan terbaik bagi pemilih.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 pada Selasa (09/12/2025). Bertempat di Hotel Atria Kota Magelang, acara ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk menilai capaian serta tantangan pengelolaan data pemilih sepanjang tahun berjalan. Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa evaluasi tahunan sangat krusial untuk mengukur efektivitas kinerja pemutakhiran data dan mengidentifikasi catatan teknis yang memerlukan perbaikan di masa mendatang. "Tujuan utama evaluasi ini adalah meninjau pelaksanaan PDPB di Kota Magelang selama 2025. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari para mitra kerja agar pada tahun 2026, proses PDPB dapat berjalan lebih optimal dengan tingkat akurasi yang semakin tinggi," ujar Munir. Pada sesi pemaparan materi, Kepala Disdukcapil Kota Magelang, RR. Sri Mulatsih, S.E., M.Si, menjelaskan peran vital instansinya dalam menyediakan data kependudukan yang mutakhir. Disdukcapil berkomitmen penuh mendukung KPU dalam menyusun daftar pemilih yang valid sebagai dasar penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Selanjutnya, Anggota KPU Kota Magelang Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Handoko, ST, menguraikan bahwa PDPB merupakan mandat regulasi nasional. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan lapangan yang cukup dinamis. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, meliputi: Polres Magelang Kota dan Kodim 0705/Magelang, Kesbangpol Kota Magelang, Lapas Kelas II/A Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang, dan Perwakilan Kecamatan se-Kota Magelang Penutupan kegiatan ditandai dengan kesepakatan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi dari forum ini akan dijadikan dasar penyempurnaan SOP serta strategi pelaksanaan PDPB Tahun 2026. KPU Kota Magelang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui data pemilih yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang resmi menetapkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 dalam Rapat Pleno yang digelar di Kantor KPU Kota Magelang, Senin (08/12/2025). Jalannya Rapat Pleno Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa pleno ini merupakan puncak dari rangkaian proses pemutakhiran data yang dilakukan sepanjang triwulan terakhir tahun 2025. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Tata Tertib pelaksanaan rapat untuk memastikan forum berjalan secara demokratis dan sesuai regulasi.  Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Handoko, memaparkan secara detail proses PDPB yang telah dilalui selama Triwulan IV. Proses ini mencakup sinkronisasi data dari berbagai pihak serta hasil Coklit Terbatas (Coktas) yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjamin akurasi data pemilih di Kota Magelang.  Rincian Data Pemilih Terpilih Berdasarkan hasil koordinasi dan pengolahan data, KPU Kota Magelang menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut: Laki-laki 48.341 Orang  Perempuan 51.774 Orang Total Pemilih100.115 Orang Penyerahan Berita Acara Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara (BA) oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Magelang. Berita Acara tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada sejumlah stakeholder terkait, di antaranya: Polres Magelang Kota, Kodim 0705 Kota Magelang, Badan Kesbangpol Kota Magelang, Disdukcapil Kota Magelang, Bawaslu Kota Magelang, Perwakilan Partai Politik se-Kota Magelang, Penetapan ini menjadi modal penting bagi KPU Kota Magelang dalam menjaga kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif guna menyongsong tahapan pemilu selanjutnya.

Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Dalam rangka penguatan kapasitas dan peningkatan literasi digital, jajaran KPU Kota Magelang mengikuti Seri Webinar KPU Periode Oktober s.d. Desember yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring pada Jumat (05/12/2025). Sesi webinar kali ini mengangkat tema yang sangat relevan dengan era digital saat ini, yaitu "Cybertroops ala KPU: Pemanfaatan Big Data Analytics untuk Perbaikan Demokrasi di Indonesia". Materi ini dirancang untuk membekali jajaran penyelenggara Pemilu dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, khususnya implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan pengolahan data berskala besar (Big Data). Pemanfaatan Big Data Analytics oleh KPU dipandang sebagai langkah strategis untuk: Memetakan Opini Publik: Memahami tren dan aspirasi pemilih melalui data digital. Menangkal Disinformasi: Mendeteksi persebaran hoaks secara lebih dini dan akurat. Optimalisasi Sosialisasi: Menyusun strategi pendidikan pemilih yang lebih tepat sasaran berdasarkan analisis perilaku digital. Hadir mewakili KPU Kota Magelang dalam kegiatan tersebut adalah Ketua KPU, jajaran Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin). Partisipasi aktif ini menunjukkan komitmen KPU Kota Magelang untuk tidak hanya menjadi penyelenggara teknis, tetapi juga menjadi institusi yang literat secara digital. Dengan memahami cara kerja "Cybertroops" yang positif, KPU diharapkan mampu mengelola arus informasi di ruang digital secara lebih profesional guna menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan personil KPU di tingkat daerah dalam mengadopsi teknologi terbaru, sehingga proses pelayanan data dan informasi kepada masyarakat menjadi lebih optimal, transparan, dan modern.