KPU Kota Magelang Ikuti Rapim Persiapan Pemilu 2024
Magelang, kota-magelang.kpu.go.id. Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar KPU Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Best Western Solo Baru Sukoharjo, Senin - Selasa (28 – 29 /3/2022).
Kegiatan rapim dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 diikuti 222 tamu undangan yang terdiri dari Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan Komisioner beserta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Stakeholder terkait juga diundang dalam acara tersebut yakni Sekda Provinsi, Kesbangpol, Dispermandesdukcapil, dan Bawaslu Provinsi.
Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat. "Kompleksitas Pemilu membutuhkan persiapan dan kemampuan lebih, tentu dibutuhkan konsolidasi bersama. Maka penting bagi KPU untuk berkoordinasi dengan stakeholder, tentu dengan harapan suksesnya pemilu dan pilkada terjaga dengan baik," kata Sudrajat dalam sambutannya.
Dalam rapim ini juga dilaksanakan Launching Pos Pengaduan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan pengembangan Reformasi Birokrasi dan dinamai “LAPOR KPU”. Tujuannya agar seluruh satker dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan instruksi bahwa pelayanan publik harus prima.
Kegiatan selanjutnya dilakukan koordinasi dan diskusi per kelas untuk membahas persiapan penyelenggaraan pemilu. Terdiri dari kelas A untuk Ketua KPU sekaligus Divisi Keuangan Umum dan Logistik, kelas B untuk Divisi Teknis Penyelenggaraan, kelas C Divisi Sosdiklihparmas, kelas D Divisi Perencaanaan Data dan Informasi, kelas E Divisi Hukum dan Pengawasan serta kelas F untuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
Sebagaimana diketahui, hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2021. Untuk itu perlu adanya adanya penyatuan visi, misi dan konsolidasi agar pelaksanaan tahapan efektif, efisien, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya Rapim, sehingga terwujud rencana kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
