Menuju Akhir Tahun, KPU Kota Magelang Perkuat Akuntabilitas Kinerja dan Proyeksi Anggaran 2026
Magelang, kota-magelang.kpu.go.id - Jajaran KPU Kota Magelang mengikuti Rapat Penyusunan Laporan Kinerja, Pengisian E-Lapkin, serta Proyeksi Anggaran Akhir Tahun 2025 dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah secara hybrid pada Selasa (16/12/2025).
Kegiatan dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Divisi Perencanaan dan Logistik, Basmar Perianto Amron. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antara realisasi fisik dan laporan administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Narasumber dari KPU RI, Feri Ferdiansyah, memberikan paparan mendalam mengenai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Beliau menjelaskan bahwa LKjIP merupakan instrumen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tujuan: Mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
Siklus: Meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Substansi: Memastikan seluruh program kerja selaras dengan visi-misi organisasi.
Untuk memperkuat pemahaman teknis, sesi dilanjutkan dengan simulasi pengisian aplikasi E-LAPKIN yang dipandu oleh Fitri Abid dari KPU RI. Simulasi ini bertujuan agar setiap satuan kerja dapat menginput capaian kinerja secara digital dengan akurat, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi di tingkat pusat.
Terkait aspek keuangan, Kabag KUL KPU Provinsi Jawa Tengah, Eko Supriyono, memaparkan proyeksi realisasi anggaran tahun 2025. Berdasarkan evaluasi hingga 30 November 2025, Eko menyoroti beberapa poin penting:
Optimalisasi Penyerapan: Perlunya percepatan penyerapan bagi satker yang masih memiliki sisa anggaran di bawah pagu.
Ketertiban Administrasi: Klarifikasi bagi satker dengan realisasi melebihi pagu guna penertiban laporan keuangan.
Persiapan DIPA 2026: Langkah strategis agar pelaksanaan DIPA tahun depan dapat berjalan lebih efektif sejak awal tahun.
Melalui kegiatan ini, KPU Kota Magelang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja. Pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel menjadi prioritas utama demi mendukung kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.
