KPU Kota Magelang Ikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa P
Magelang kota-magelang.kpu.go.id- KPU Kota Magelang mengikuti kegiatan “Rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Penggunaan Katalog Elektronik Versi 6” yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI, (20-21/10/2025).
Kegiatan yang menghadirkan narasumber Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, serta Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP ini membahas penyesuaian kebijakan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan anggaran.
Pada sesi kedua, Arief Budiman menyampaikan materi mengenai “Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)” yang diatur berdasarkan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan PBJP.
Sesi ketiga membahas materi “Merencanakan Sebuah Pengadaan”, yang menegaskan pentingnya proses perencanaan sejak penyusunan RKA K/L/PD hingga tahap pembuatan dan pengumuman paket RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Proses ini memastikan agar pelaksanaan pengadaan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Acara dilanjutkan dengan Monitoring penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), diakhir sesi diadakannya Diskusi dan Evalusi Hasil Pembahasan
Dihari berikutnya dilaksanakan Bimbingan Teknis Penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 dipandu oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, serta Direktorat Pasar Digital Pengadaan, LKPP, dilanjutkan kegiatan monitoring penyelesaian paket pengadaan pada katalog Elektronik, diakhir sesi dilaksanakan diskusi dan evaluasi hasil pembahasan tersebut
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja memahami substansi dan implementasi Perpres 46 Tahun 2025 guna mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri
